PALEMBANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji berharap, agar proses penerimaan CPNS tidak terjadi kecurangan maka harus transparan. Prosesnya dibuka, kalau tes berbasis komputer dengan sistem BKN sekarang semua jawaban langsung dapat dilihat artinya realtime bisa langsung ketahuan.

"Untuk proses wawancara dalam perekrutan CPNS, kami sudah bicarakan dengan BKN dan Ombudsman serta penegak hukum agar dilakukan secara transparan sehingga ada alasan mengapa ada yang yang diterima dan ada yang ditolak atau tidak diterima. Kriteria peraturannya harus jelas dan tegas," ungkapnya, di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/9).

Menurut Sirmadji, Kunjungan kerja spesifik Panja Pengawasan Komisi II DPR RI dimaksudkan untuk melihat secara langsung dan mencari masukan terkait permasalahan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk membahas tentang Rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas ASN pada pemilu dan Penanganan Honorer K2.

"Kami apresiasi Pemprov Sumsel sudah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang membuat roadmap yang baik, termasuk membuat evaluasi, analisis kebutuhan pegawai sehingga formasi yang dibuka dan kebutuhan di lapangan menjadi maching," ujarnya

Terkait dengan permasalahan kesulitan masyarakat yang akan mengakses dan mendaftar menjadi CPNS karena server down, ia mengatakan dengan mendaftar online semestinya menjadi lebih mudah bukan sebaliknya. Karena itu dia meminta aparat terkait segera menyelesaikan masalah itu agar proses pendaftaran dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik.

"Kami juga berinteraksi dengan ombudsman, dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan keluhan agar proses pembukaan dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik," tandasnya.(Andri/mp/DPR/bh/sya)