JAKARTA, Berita HUKUM - Presedium Indoesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak, pemerintah Indonesia "membersihkan" semua peralatan cyber bantuan dari pemerintah Australia, terutama Cyber Crime Investigation Satellite Office yang diberikan kepada Polri dan ditempatkan dilima lokasi. Sebelum peralatan tersebut dibersihkan, sebaiknya jangan diaktifkan.

Berbagai hasil penyadapan yang dilakukan intelejen Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara itu sepertinya akan dibocorkan ke publik dalam waktu dekat. Hasil sadapan itu diduga menyangkut kasus megakorupsi Hambalang, Century, kasus BP Migas, kontrak karya Migas yang dimiliki para elit politik dan monopoli impor BBM.

"Penyadapan itu diduga dilakukan Australia melalui berbagai cara via bantuan peralatan cyber yang diberikannya. IPW memantau ada sejumlah peralatan yg diberikan Australia kepada Polri pasca Bom Bali I. Bantuan alat sadap itu ternyata bukan hanya untuk Densus 88 Anti Teror,' ujar Neta S Pane Minggu (24/11).

Bantuan yang spektakuler justru diberikan Australian Federal Police (AFP) kepada Polri. Dalam hal ini AFP mengoperasikan secara resmi Cyber Crime Investigation Satellite Office (Kantor Investigasi Kejahatan Cyber) di Mabes Polri.

Selain di Mabes Polri, kantor investigasi cyber crime dibangun juga di Polda Metro, Polda Sumut, Polda Bali dan Polda NTB. Target Australia, perangkat ini dibangun di semua Polda. Kantor ini dilengkapi perangkat dan sarana penunjang forensik digital yang canggih. Tujuannya, untuk melakukan penyadapan, membantu mengungkap, dan memerangi kejahatan dunia maya, khususnya satelit cyber crime, transnational crime, dan cyber crime yang sangat erat dengan internet.

Kerjasama ini dilakukan akibat meluasnya kejahatan cyber di Indonesia. Bahkan, saat itu situs presidensby.info saja dihack.

Dana yang digelontorkan AFP untuk peralatan di Mabes Polri saja mencapai 9 juta dolar Australia. Tapi, diduga bantuan ini bagai senjata makan tuan. Dengan adanya penyadapan yg dilakukan Australia tentunya, semua peralatan bantuan tsb hrs dicermati dan "dibersihkan",' pungkas Neta S Pane dalam rilis tertulisnya.(bhc/put)