Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Apartemen
IPW Pertanyakan Pengerahan Polisi Terkait Kasus Sewa Menyewa Apartemen
2018-01-28 16:57:47
 

ILustrasi. Presedium Indoesia Police Watch (IPW), Neta S Pane .(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S. Pane mengatakan polisi jangan memperlakukan seseorang dengan cara yang seolah-olah mau menangkap teroris, dalam perkara sewa menyewa apartemen.

"Sebaiknya tidak perlu berlebihan seperti itu, jangan hanya karena persoalan sewa menyewa kok seseorang sudah diperlakukan seperti mau menangkap teroris," ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/1).

Neta menjelaskan, tugas dan tanggung jawab polisi adalah melindungi keamanan masyarakat dan menjaga ketertiban yang sesuai dengan Undang-Undang.

"Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya bisa berlaku bijak kepada kedua belah pihak, Kapolda sudah harus menegur Dir Krimum," beber Neta.

Dia mempertanyakan, apakah Kapolda Metro Jaya mengetahui pengerahan puluhan anggotanya untuk mengurusi kasus sewa menyewa apartemen di kawasan SCBD. "Kapolda tahu nggak anggotanya dikerahkan," pungkas Neta.

Sementara itu salah seorang Security yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku kaget.  "Saya juga tidak paham, dan tidak mau melibatkan diri. Tidak mau membelok kesana dan kesini. Kami sih di tengah saja, waktu peristiwa itu saya tidak bisa apa-apa. Mereka lewat ground, sekitar jam setengah sebelas siang. Saya disampaikan ada grudukan dari polisi, Kombes saja ada empat orang," ungkapnya.

Staf pengelola dari pihak manajemen Apartemen OPP, Mutia mengakui ada persoalan sewa menyewa, dimana pemilik apartemen atas nama PT Pijar Cahaya Mulia dengan Tedy penyewa.

"Kita tidak berpihak siapa-siapa, kita mengelola saja, cuman karena ini ada sengketa. Tapi kita tidak pasrah  (saat penggerebekan) tapi kita juga sudah berupaya agar penghuni nyaman, dan menjadi fasilitator jika ada persoalan. Surat-surat perintah dari kepolisian saja, tidak ada surat dari pengadilan," tutur Mutia.(bh/db)



 
   Berita Terkait > Kasus Apartemen
 
  Terbentuknya P3SRS Apartemen Cervino Village Semoga Dapat Menjadi Contoh yang Lain
  Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, Dikhawatir Jadi Cluster Baru Pandemi Covid-19
  Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
  Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies
  Prahara Kepengurusan PPPSRS di Kemayoran
 
ads1

  Berita Utama
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

 

ads2

  Berita Terkini
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2