BOGOR, Berita HUKUM - "Media punya power yang bisa membongkar hal-hal yang ditutup-tutupi. Itulah salah satu peran media dalam pemberantasan korupsi,” kata Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam diskusi media bertajuk Intervensi Politik dalam Media, pada Jumat (13/6) lalu di Bogor, Jawa Barat.

Karena itu, independensi media, kata Bambang, mutlak dibutuhkan dalam membangun atmosfer kebangsaan yang sehat dengan pemberitaan yang berimbang. Sebab dengan itu, masyarakat tidak akan tersesat dengan arus Informasi yang kian dasyat. Di luar itu, media juga harus bertanggung jawab untuk tidak memunculkan potensi konflik yang ada di tengah masyarakat. “Maka, trust sebagai wartawan yang berintegritas harus dibangun, meski berbeda ideologi dengan perusahaan media tempat seorang wartawan bekerja.”

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto mengingatkan agar media bisa menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan korupsi yang menggerogoti bangsa. Caranya, dengan terus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga dengan begitu terus mengangkat kasus penyalahgunaan keuangan yang dilakukan pejabat negara.

“Yang tak kalah penting, wartawan harus sadar bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan dan harus berkolaborasi dengan wartawan lain untuk memberantas koupsi ini,” katanya.(kpk/bhc/sya)