JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Posisi Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat tidak lagi dijabat Amir Syamsuddin. Kini, jabatannya tersebut telah digantikan Letjen TNI (Purn) TB Silalahi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat.

"Bukan (Amir Syamsuddin minta) mundur, tapi posisinya diganti Pak TB Silalahi," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2), setelah dikonfirmasi wartawan atas kabar pengunduran diri Amir Syamsuddin tersebut.

Pergantian Amir dinilainya sebagai rotasi normal, meski saat ini sejumlah kader Demokrat sedang bermasalah dengan hukum. "Biasa-biasa saja, tidak ada yang heboh. Ini juga tidak ada kaitannya dengan pemecatan Angie,” jelasnya.

Kini, lanjut dia, Amir Syamsuddin dirotasi menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Rotas ini dilakukan, agar Amir dapat mencurahkan waktunya penuh sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

"Sebelumnya, Pak Amir itu Sekretaris Dewan Kehormatan, dia belum menjabat menteri. Tapi sekarang Pak Amir jadi menteri, dan dia ingin full time di jabatan itu. Akhirnya, dia pun ditukar ke Dewan Pembina," jelasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, penunjukan TB Silalahi sebagai pengganti Amir Syamsuddin dengan berbagai alasan. Satu di antaranya bahwa sebagai pensiunan letnan jenderal, dia punya waktu cukup untuk melakukan pengawasan internal partai.

"Pak Silallahi jadi Sekretaris Dewan Kehormatan, jadi bisa full time mengurus kader yang perlu dipanggil atau ditanya. Rotasi jabatan ini, berlaku efektif sejak (Selasa, 7/2) kemarin. Pertukaran jabatan ini ditentukan Pak SBY selaku Ketua Dewan Pembina di Cikeas,” jelas Menteri ESDM ini.

Dalam kesempatan terpisah, Amir Syamsuddin mengaku, pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk fokus dengan pekerjaannya sebagai seorang menteri. Alasan ini pun bisa diterima Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY.

“Tugas sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat memang harus ditangani kader Demokrat senior yang bisa berkonsentrasi penuh pada tugas tersebut. Sebab, banyak rekomendasi dan laporan masyarakat yang wajib ditangani dengan cepat," tandas dia.(dbs/rob/wmr/spr)