Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jaksa
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
2021-10-26 20:04:13
 

Praktisi Hukum, Pengamatan dan juga Akademisi dari Universitas Assyafiiyah, Masardi Pasaribu.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Praktisi hukum yang juga Pengamat Kejaksaan, Masriadi Pasaribu mengisaratkan kekecewaan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin terkait adanya oknum jaksa yang tertangkap menyalahgunakan kewenangannya di salah satu Kejaksaan Negeri di Jawa Timur.

Pasalnya, oknum Jaksa tersebut dinilai telah mencoreng wajah Kejaksaan dikala Korps Adhyaksa lagu berupaya berbenah diri membangun integritas.

Menurut Praktisi hukum Masriadi Pasaribu, wajar saja Burhanuddin kecewa. Sebab sejauh ini Jaksa Agung sudah banyak menindak jaksa nakal, antara lain dengan mencopot puluhan Kajati dan Kajari, namun masih saja terulang.

"Terlebih, saat ini publik menangkap ada disparitas kinerja antara Kejagung dengan kejaksaan di daerah. Gebrakan Kejagung terbilang luar biasa, tapi oknum di daerah banyak dilaporkan jual beli perkara," kata Masriadi yang juga akademisi Universitas Assyafiiyah dalam siaran persnya, di Jakarta, pada Selasa (26/10).

Menurut Putra Batak bermarga Pasaribu ini, keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi besar di satu sisi telah membangkitkan harapan masyarakat anti korupsi di daerah.

Namun di sisi lain, karena harapan itu tak sepenuhnya berbanding lurus dengan kinerja kejaksaan di daerah, maka Kejagung seolah jadi satu-satunya tumpuan masyarakat.

"Makanya banyak yang melapor oknum jaksa ke Kejagung, ke JAMWAS atau Satgas 53. Ini tak dapat dihindari," terangnya.

Karena itu, ia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di daerah. Sejumlah oknum jaksa yang sudah dilaporkan, sambungnya, harus segera diproses secara transparan dan akuntabel.

"Yang tak kalah penting adalah pengawasan itu harus beorientasi pada peningkatan produktivitas kerja kejaksaan di daerah," tandasnya.

Ia lantas mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang menargetkan Kejati dan Kejari agar menuntaskan setidaknya dua perkara korupsi dalam setahun. Akan tetapi, hematnya, target itu terlalu kecil dan tidak akan efektif bila tidak disertai mekanisme evaluasi yang memadai.

"Sudah rahasia umum, praktik korupsi itu ada di mana-mana. Tinggal penegakannya saja yang dioptimalkan," ungkapnya.

Ia memahami bahwa kejaksaan harus profesional dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, itu bukanlah alasan untuk mengendapkan kasus korupsi apalagi mempermainkannya.

"Perlu target kinerja yang cukup disertai pengawasan ketat atas penanganan perkara," pungkasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Jaksa
 
  Pemkot Kupang Apresiasi Kajati NTT Dr Yulianto
  DPR Setujui RUU Kejaksaan Menjadi UU
  RUU Kejaksaan Sebagai Upaya Mantapkan Peran dan Kedudukan Kejaksaan
  Kajati DKI Jakarta Melakukan Kunker dan Waskat ke Kajari Jakpus
  Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
 
ads1

  Berita Utama
Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan

Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hendri Satrio: Presiden Jokowi Tidak Bisa Jadi King Maker

Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu

Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan

Empat Catatan Kritis HNW Soal Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023

HNW: Muhammadiyah Menyebut Indonesia adalah Darul Ahdi Wa Syahadah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2