JAKARTA, Berita HUKUM - Pemprov DKI Jakarta telah menorehkan banyak penghargaan, dibawah kepemimpinan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Penghargaan diperoleh dalam berbagai bidang.

Berikut ini beberapa penghargaan yang diraih DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan:

1. DKI Jakarta Raih Top 50 Smart City

DKI Jakarta masuk dalam peringkat ke-47 Smart City Government pada 18 Januari 2019. Peringkat DKI setingkat dengan kota Paris di posisi ke-46. Dari 10 indikator penilaian, DKI Jakarta meraih 3 nilai tertinggi pada indikator, yaitu Visi Pemprov DKI Jakarta, Kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Kepala Pemerintahan dan Alokasi Anggaran/APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan Konsep Kota Pintar, ditandai dengan dibentuknya unit pengelola @jsclounge. Ada 6 indikator yang menjadi fokus Jakarta Smart City, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living," seperti dikutip dari Instagram @Aniesbaswedan.

2. DKI Jakarta Dapat Penghargaan dari KemenpanRB

DKI Jakarta mendapat penghargaan dari Kemenpan untuk kategori terbaik di seluruh provinsi di Indonesia pada 27 November 2018. Indonesia berada di posisi pertama dari 32 provinsi lain. "DKI mendapatkan kategori terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia, kami nomor 1 dari 32 provinsi," ujar Anies.

Anies mengatakan penghargaan itu adalah hasil dari kerja luar biasa dari seluruh jajaran Pemprov DKI. Ia mengingatkan penghargaan itu merupakan tantangan agar para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa terus mempertahankannya.

Tak hanya itu saja, DKI juga menerima penghargaan sebagai PTSP Provinsi terbaik se-Indonesia dari Kemenpan RB dan PTSP dengan tingkat inovasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

3. DKI Jakarta Terima Penghargaan Karena Kembangkan Bahasa

DKI Jakarta menerima penghargaan Reksa Bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 10 Desember 2018. Penghargaan diberikan karena keikutsertaan Anies dalam mengembangkan bahasa.

Salah satu contohnya adalah pengintegrasian transportasi di Jakarta atau Jak Lingko ataupun Moda Raya Terpadu (MRT). Anies mengatakan pemberian nama-nama tersebut merupakan bentuk dari proses yang terjadi, yakni pengintegrasian antar moda transportasi mulai dari bus kecil, Transjakarta, MRT, LRT hingga kereta.

Sehingga nantinya, kata Anies, adanya penjangkauan semua lokasi seperti halnya laba-laba. Anies juga menyebut pihaknya telah mulai mengkonversi istilah-istilah untuk di Jakarta.

"Sekarang di dinas-dinas kita sudah mulai mengkonversi istilah-istilah. Jadi ada daftarnya dan kita ingin nanti semua istilah yang digunakan itu istilah teknis hasil serapan yang diakui oleh badan bahasa," kata Anies.

4. Dapat Penghargaan dari KPK

Pemprov DKI menerima penghargaan dari Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terkait laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo, Alexsander Maruata, dan Saut Sitomorang pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

5. Penghargaan kategori Pemerintahan Provinsi informatif, paling tinggi dari sisi penilaian oleh Komisi Informasi Pusat (KIP RI).

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang masuk dalam kategori informatif, paling tinggi dari sisi penilaian oleh Komisi Informasi Pusat (KIP RI). Artinya dari mulai perencanaan sampai eksekusi itu informasinya bisa diakses oleh publik.
Jakarta bersyukur, ini bukan menandai hasil purna, kita perlu terus meningkatkannya, terutama di dalam aspek kolaborasi di dalam memanfaatkan informasi. Kolaborasi itu artinya memanfaatkan informasi untuk semua terlibat melakukan pembangunan dan bisa merasakan manfaatnya.

6. Penghargaan terbaik AP2I Award dari Kementerian PPN/Bappenas

Alhamdulillah, kita bersyukur kemarin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan terbaik AP2I Award dari Kementerian PPN/Bappenas. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas capaian indeks pembangunan ekonomi inklusif tahun 2018, dalam bidang perencanaan pembangunan.
.
Pemprov DKI Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk kami bisa meningkatkan kinerja dalam perencanaan, sebab perencanaan itu memang penting.
.
"Kami baru melewati setahun pertama di Pemprov dan bersyukur karena hal-hal yang menjadi janji sudah diterjemahkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. Karena begitu masuk di dalam RPJMD, maka bisa dimasukan di dalam ABPD dan bisa menjadi kenyataan di lapangan," kata Anies.
.
7. Penghargaan Bhumandala Kanaka (medali emas) dari Badan Informasi Geospasial.

Satu Peta, Satu Data, dan Satu Kebijakan.?

Alhamdulillah, kembali mendapatkan penghargaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianugerahi penghargaan Bhumandala Kanaka (medali emas) dari Badan Informasi Geospasial.

Dari terobosan dan kerja keras sejak awal tahun 2018, Pemprov DKI dinilai telah berhasil membangun simpul jaringan informasi dengan baik dan aktif. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti sistem referensi geospasial nasional.

Alhamdulillah, sejak kami luncurkan Program Jakarta Satu 17 Januari 2018, kini Pemprov DKI memiliki data yang akurat mengenai seluruh data kependudukan, wajib pajak, retribusi, termasuk penggunaan air bersih oleh warga. Data tentang pembangunan misalnya, tak hanya dari dinas Bina Marga saja. Tapi, juga terkumpul dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Khususnya terkait sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu, data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) ikut berkontribusi.

Melalui Jakarta Satu, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peta dasar tunggal dalam pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat diakses publik melalui alamat jakartasatu.jakarta.go.id yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi DKI Jakarta.?

8. Penghargaan mendapat nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov DKI kembali meraih penghargaan, kali ini dari Kementerian @PolhukamRI, DKI Jakarta mendapat nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.,"

Semoga teman-teman belum bosan, Alhamdulillah hari ini Pemprov DKI kembali meraih penghargaan, kali ini dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (@polhukamri).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Angka penilaian yang dihasilkan dari tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.

Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada.? Diikuti tiga provinsi lainnya: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).

Penghargaan ini adalah milik seluruh warga DKI Jakarta. Adanya penghargaan ini menunjukkan kematangan dari warga ibu kota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam (indepth study) dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.

IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik (political culture) yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.

9. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tiga hari menjelang Hari Ibu, Pemprov DKI Jakarta meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Utama. Atas komitmen Pemprov DKI dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Alhamdulillah, penghargaan ini menambah motivasi kita semua yang telah bekerja terutama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI. Seluruh jajaran Pemprov DKI berkomitmen untuk memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki di Jakarta. Banyak program yang dikerjakan, mulai yang terkait pemberdayaan perempuan di kampung, pelatihan, juga perlindungan kepada kaum perempuan, terutama ketika ada kejadian yang menimpa mereka.," tulis Anies pada akun instagramnya @aniesbaswedan, Rabu (19/12/2018) lalu.

"Ini bentuk apresiasi untuk kerja keras seluruh jajaran Pemprov, saya berada di depan mewakili semua untuk menerima. Di balik ini ada ratusan, ribuan yang bekerja, InsyaAllah kita bisa pertahankan dan tingkatkan untuk tahun-tahun ke depan. Kita terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jakarta," kata Anies.(dbs/merdeka/bh/sya)