JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memacu pertumbuhan industri kelautan dan perikanan. Salah satu upaya KKP yang terpenting adalah menerapkan sistem produksi hulu dan hilir secara terintegrasi. Akselarasi industrialisasi kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, daya saing, serta nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Strategi tersebut mengacu pada manajemen ekonomi kawasan yang dilakukan secara terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan akselerasi. Demikian dikatakan Menteri kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Kabupaten Sukabumi, Kamis (22/11).

Sharif menjelaskan, percepatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan ditentukan oleh 8 faktor. Pertama, terjaminnya ketersediaan sumber daya ikan secara berkesinambungan. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Ketiga, pengembangan ragam inovasi dan diterapkannya teknologi kelautan dan perikanan secara masif. Keempat, komoditas kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Kelima, SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten. Keenam, pasar potensial yang terus dikembangkan dan dikelola baik. Ketujuh, dukungan investasi dari para pelaku usaha, serta terakhir yakni regulasi pemerintah yang kondusif untukmendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. "Kedelapan faktor kunci tersebut, perlu mendapatkan dukungan secara optimal baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat," tegasnya.

Sebagai pencetus industrialisasi kelautan dan perikanan, sharif menjelaskan, pada dasarnya industrialisasi kelautan dan perikanan berorientasi untuk mendukung terlaksananya empat pilar pembangunan nasional yakni, untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional (pro growth), menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas (pro job), turut serta dalam penanggulangan kemiskinan (pro poor)," Industrialisasi kelautan dan perikanan juga harus mampu mempertahankan kelestarian / keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungannya atau pro environment," tambahnya.

Untuk mendukung program tersebut , KKP menurut Sharif terus berkomitmen mengoptimalisasi pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sebagai pintu gerbang dan sekaligus sentra kegiatan usaha perikanan. Diantaranya, KKP akan melengkapi prasarana penunjang dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan bisnis berbasis kelautan dan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu. Pengembangan PPN Pelabuhan Ratu diharapkan mampu menjadi sentra pengembangan kawasan ekonomi yang berbasiskan pada komoditas perikanan tangkap untuk wilayah pesisir pantai selatan di Jawa Barat. Pengembangan PPN Pelabuhan Ratu secara optimal dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nelayan dan para pelaku usaha, sekaligus dapat menarik minat investasi swasta dalam pengembangan kawasan industri. "Pada 2013, KKP berencana akan menetapkan 11 lokasi model percontohan industrialisasi perikanan tangkap. Yakni, 5 lokasi pelabuhan perikanan untuk komoditas tuna tongkol cakalang (TTC) dan 6 lokasi pelabuhan untuk komoditas non - TTC (pelagis kecil dan udang)," jelasnya.

Dijelaskan, KKP telah menetapkan Sukabumi sebagai salah satu lokasi pengembangan minapolitan dan percontohan industrialisasi perikanan tangkap, dengan zona inti pengembangan berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu. Tercatat, pada 2011 nilai produksi ikan di PPN Pelabuhan Ratu sebesar Rp 212,84 milyar. Sementara, jika ditinjau dari sisi volume sebanyak 13.814 ton, dimana sekitar 64,64 persen (4.930) merupakan komoditas favorit tuna, tongkol, dan cakalang (TTC). Komoditas TTC memegang peranan penting di PPN Pelabuhan Ratu dan menjadi komoditas ekspor andalan. khususnya ke Korea, Jepang, dan China. "TTC telah berkontribusi besar terhadap pengembangan industrialisasi di Pelabuhan Ratu, sehingga komoditas inilah yang kita upayakan dilakukan percepatan dan pengelolaannya secara maksimal,"ujarnya.

Ditambahkan, untuk pendampingan para pelaku usaha perikanan agar lebih mandiri, KKP memberikan dukungan tenaga penyuluh perikanan yang akan diterjunkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Program ini ditandai dengan diberikannya bantuan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi bernilai total Rp524,5 juta. Pada 2012, KKP juga menyiagakan sebanyak 8 ribu orang tenaga penyuluh perikanan. Tenaga penyuluh perikanan tersebut meningkat sebesar 33,3 persen jika dibandingkan pada 2011 yakni sebesar 6 ribu orang. Pasalnya, tenaga penyuluh perikanan berperan penting dalam membina dan memberikan pendampingan terhadap para pelaku usaha perikanan, agar lebih mandiri dan berdaya saing. "KKP secara konsisten juga terus mengembangkan sistem perbenihan ikan, pemantauan mutu benih ikan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemasaran, serta dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan sistem rantai dingin." jelasnya.

Sehubungan dengan itu, Sharif menyerahkan bantuan langsung bernilai total Rp 11,73 miliar. Bantuan langsung tersebut diantaranya berupa, dua unit kapal inka mina berbobot 30 GT, empat paket rumah ikan, satu paket peralatan sistem rantai dingin, satu paket depo pemasaran dan sarana pemasaran, dua unit SPG roda 3 berpendingin, enam buah chest freezer kapasitas 194 liter, 250 sertifikat hak atas tanah (SeHAT) dan 1054 kartu nelayan. Terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan masyarakat, KKP turut menyalurkan bantuan berupa Pengembangan Usaha Mina Pedesaan ( PUMP ) P2HP untuk 14 kelompok senilai Rp700 juta, PUMP Budidaya untuk 21 KUB senilai Rp 1,36 miliar, serta bantuan Pendampingan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) senilai Rp 1,87 miliar.

Kabupaten Sukabumi berperan penting bagi pengembangan bisnis kelautan dan perikanan di tanah air, mengingat potensinya yang besar serta posisinya yang strategis. Letaknya yang strategis yakni, berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang kaya akan sumber daya perikanan. Di sisi lain, lokasi Sukabumi secara geografis juga berdekatan dengan Jakarta. Apalagi, Jakarta merupakan pasar lokal yang potensial dan menjadi simpul bagi pemasaran produk-produk perikanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta kota - kota lainnya di Indonesia, sekaligus juga menjadi pintu gerbang untuk ekspor komoditas perikanan ke pasar internasional.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan HP. 0818159705. (ant/bhc/mdb)