JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan iu adalah hal yang biasa untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang jauh dari harapan rakyat.
Penegasan ini disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10). Menurut dia, jika ada menteri yang perlu diganti merupakan hal yang biasa dilakukan di beberapa pemerintahan di dunia. “Ada (menteri) yang diganti ya pantas-pantas saja. Kalau saya Wapres, bisa saya kasih tahu, kalau sekarang tidak lagi,” selorohnya.
JK memberikan pandangan bahwa sistem penilaian kinerja menteri-menteri sekarang ini, tak sama dengan saat dirinya mendampingi SBY dalam KIB Jilid I lalu. Sekarang, penilaian kinerja menteri ditangani Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Menurut JK, saat menjabat wapres dulu, kinerja menteri dinilainya bersama presiden. Namun, pergantian menteri memang didasari hasil pertimbangan presiden. Namun, ada pula pergantian terkait pertimbangan politis. “Pemerintah juga memerlukan citra, sehingga pertimbangan politis reshuffle kabinet, termasuk pada masalah citra pemerintah di mata rakyat,” tandasnya.
Sementara di tempat terpisah, ribuan massa ‘kaos merah’ yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi, menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Mereka menamakan diri Panitia Bersama Panggung Pancasila Sakti ini, gabungan dari beberapa organisasi dan mahasiswa yakni dari Pemuda Kebangsaan, ProDEM, Gibas, UIN, UMJ, dan 40 organisasi lainnya. Massa melakukan aksi tuntut SBY-Boediono untuk segera mundur.
Massa yang tergabung dalam panitia bersama Panggung Pancasila Sakti ini, dalam orasinya mengeluh bahwa rezim SBY sudah beberapa kali dan melakukan reshuffle, namun ternyata keadaan bangsa justru tidak menunjukkan perbaikan. Akar permasalahan pokok sebenarnya, terletak pada kepemimpinan Presiden SBY dan sistem kenegaraan, politik dan ekonomi yang amburadul.(dbs/irw/wmr)
|
