Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

JK Tunggu Perkembangan Jadi Capres 2014
Saturday 10 Sep 2011 21:28:35
 

Jusuf Kalla (Foto: Istimewa)
 
MAKASSAR (BeritaHUKUM.com) – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan melihat perkembangan terkait kemungkinan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang. "Tergantung apakah bangsa ini masih butuh figur seperti saya. Lihat saja nanti,” katanya di Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/9).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tersebut berada di sana, dalam rangka menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang ekonomi politik oleh Unhas. Gelar bagi JK ini dipromotori mantan Rektor Unhas Prof. Basri Hasanuddin bersama guru besar Ilmu Hukum Unhas sekaligus Dubes RI untuk Rusia Prof. Hamid Awaluddin dan guru besar Ilmu Hubungan Internasional Prof. Mappa Nasrun.

Menurut Kalla, mekanisme survei yang dilakukan Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan peluang bagi seluruh kadernya untuk menjadi capres 2014. Langkah ini patut dipuji, karena partai ini benar-benar memperhatikan pilihan konstituen. “Saya tidak dapat bicara banyak. Pastinya, ada mekanisme yang mengatur smeua itu,” jelasnya, seperti dikutip Antara.

Dalam kesmepatan itu, kalla merasa bangga atas gelar yang ia raih dari almamaternya. Ia pun berharap, agar para pakar pendidikan di seluruh perguruan tinggi bisa lebih banyak berperan dalam memajukan bangsa Indonesia.

Sementara itu, dalam orasi ilmiah pengukuhannya, JK mengibaratkan sebuah negara itu mirip dengan rumah tangga atau perusahaan. Negara baru akan maju kalau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengeluarannya. Karena itu dibutuhkan negara yang kuat, untuk mencapai tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

"Kita harus menjadi bangsa yang percaya diri sendiri. Harus percaya dengan kekuatan kita. Sumber daya alam kita kelola dan digunakan untuk masyarakat, jangan diekspor semua," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.(inc/bie)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2