Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amerika Serikat
Jaksa Federal Selidiki Dugaan Pelanggaran Pajak Putra Presiden AS Terpilih Joe Biden
2020-12-11 08:07:06
 

Joe Biden (kanan) "sangat bangga" dengan putranya, Hunter Biden (kiri), menurut tim transisi presiden.(Foto: REUTERS)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Hunter Biden, putra dari presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden, dikabarkan sedang dalam penyelidikan oleh jaksa federal di Delaware, AS, mengenai dugaan pelanggaran pajak.

Hunter Biden mengatakan dia menanggapi kasus itu "dengan sangat serius" tetapi yakin "tinjauan obyektif" akan menunjukkan bahwa dia menangani urusan pajaknya "secara legal dan tepat".

Tim transisi Joe Biden-Kamala Harris mengatakan presiden terpilih "sangat bangga dengan putranya".

Sebuah pernyataan tertulis dari tim transisi mengatakan Hunter telah "berjuang melalui tantangan yang sulit, termasuk serangan pribadi yang keji dalam beberapa bulan terakhir, dan bangkit kembali lebih kuat".

Hunter Biden mengatakan dia mengetahui penyelidikan atas dugaan pelanggaran pajak pada hari Selasa (9/12).

Dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Pria berusia 50 tahun itu sering menjadi sasaran kritik Partai Republik selama kampanye pemilu presiden 2020, dengan fokus pada urusan bisnisnya di Ukraina dan China, ketika Joe Biden menjadi wakil presiden selama pemerintahan Barack Obama.






Pelosi



Keterangan gambar,


Pimpinan Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mendukung penyelidikan pemakzulan resmi Trump.




Desember lalu, Presiden Donald Trump dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Demokrat - partai pendukung Joe Biden - dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas upayanya enekan Ukraina menyelidiki keluarga Biden.

Tapi Trump diselamatkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik pada Februari.

Penyelidikan terbaru terhadap dugaan pelanggaran pajak Biden muncul setelah ayahnya membentuk kabinet.

Jika kasus ini masih berjalan ketika Biden mulai menjabat bulan depan, jaksa agung yang dipilihnya mungkin akan mengawasi penyelidikan, lapor kantor berita AP.

Sorotan tetap pada Hunter






Analysis box by Anthony Zurcher, North America reporter


Pemilu presiden telah usai, namun putra dari presiden terpilih Joe Biden, Hunter - sasaran serangan Partai Republik dalam kampanye pemilu lalu - akan tetap menjadi berita.

Terungkapnya Hunter sedang dalam penyelidikan pajak tidak sepenuhnya mengejutkan.

Ada petunjuk tentang pertanyaan semacam itu selama berbulan-bulan.

Namun, dengan konfirmasi resmi, muncul pengawasan lebih lanjut - dan potensi sakit kepala politik bagi presiden terpilih.

Jika Partai Republik tetap menguasai Senat, rapat dengar pendapat tentang keuangan Hunter - dan hubungan apa pun dengan Presiden Biden - adalah kesimpulan yang sudah pasti.

Dan jika penyelidikan berubah menjadi tuntutan formal, masalah politik bagi keluarga Biden bisa berubah menjadi masalah hukum yang sangat nyata.

Sementara para pengkritik Donald Trump akan dengan cepat menuduh presiden yang mengatur penyelidikan ini sebagai pembalasan politik, jaksa yang berada di balik penyelelidikan ini, David Weiss dari Delaware, adalah seorang jaksa veteran.

Meskipun ia ditunjuk oleh presiden saat ini, Weiss juga bekerja sebagai wakil jaksa selama masa kepresidenan Demokrat Barack Obama.

Hunter Biden, dalam sebuah statemen, mengatakan bertindak "secara legal dan tepat".

Jika demikian, masalah ini pada akhirnya akan memudar dari pandangan.

Namun, berada di bawah mikroskop investigasi kriminal federal bukanlah urusan yang menyenangkan.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
  Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM

Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan

Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi

Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2