Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pemilu
Jangan Ada Tragedi!
2022-04-04 10:55:27
 

 
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

CUKUP DUA periode. Masing-masing lima tahun. Gak boleh lebih. Ini perintah konstitusi. Lihat UUD 1945 pasal 22E. Intinya, jabatan Presiden itu lima tahun, dan hanya boleh dipilih sekali lagi untuk lima tahun berikutnya. Bukan enam, tujuh atau delapan tahun. Itu melanggar konstitusi.

Tapi, jangan juga dikurangi. Lima tahun jadi tiga tahun atau empat tahun. Ini namanya tragedi. Jika tragedi terjadi, bangsa ini yang rugi. Tidak hanya rugi materiil, tapi sistem bisa berantakan. Siapa yang menjamin pasca kekuasaan jatuh bangsa akan lebih baik. Adanya tragedi, sistem demokrasi yang kita pakai selama ini bisa berantakan. Belum lagi potensi konflik antar etnis dan juga korban nyawa.

Tunda pemilu untuk menambah jabatan Presiden, ini besar peluangnya untuk mendatangkan tragedi. Bukan nambah, malah bisa berkurang. Presiden bisa dijatuhkan di tengah jalan.

Pandemi, kontraksi ekonomi, adanya kesalahan tata kelola pemerintahan yang selama ini diyakini oleh sejumlah pihak dapat menjadi trigger kejatuhan presiden, ternyata salah. Dan benar-benar salah. Sebab, lebih banyak prediksi emosionalnya dari pada kecermatan dalam membaca data. Intinya, gak valid. Analisisnya ngawur. Gak ilmiah dan serampangan.

Tapi, tunda pemilu untuk menambah jabatan Presiden, ini bisa jadi trigger. Bagaimana membacanya?

Lebih dari 70 persen rakyat gak setuju. Itu survei. Bukan hanya tak setuju, sebagian mereka kecewa dan marah. Termasuk yang kecewa adalah mereka yang selama ini mendukung pemerintah. Artinya, pendukung pemerintah terbelah. PDIP, partai pemenang pemilu 2019 dan sekaligus pendukung pemerintah juga tidak setuju. Selain PDIP, ada sejumlah partai pendukung pemerintah juga gak setuju. Termasuk Nasdem dan PPP.

Akademisi dan masyarakat pro-demokrasi menentang dengan sangat keras. Suara mereka lantang, punya pengaruh dan bisa menggerakkan massa.

Sementara, TNI hari ini "kabarnya" tidak sepenuhnya berada dalam kendali penguasa. Jika terjadi tragedi, TNI "sepertinya" tidak akan pasang badan. TNI boleh jadi akan bersikap seperti para seniornya di kasus 98.

Menunda pemilu seperti telah menjadi puncak kemarahan rakyat yang selama ini kecewa. Mereka seperti telah berada di titik keputusasaan. Anda tahu bagaimana nekatnya orang yang putus asa. Banyak peristiwa politik selama ini yang telah membuat mereka marah. Penundaan pemilu telah menjadi anti klimaks bagi mereka. Pertahanan mereka besar kemungkinan jebol.

Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sedang menunggu di tikungan. Mereka berpengalaman dalam mengelola emosi massa, apalagi sedang memuncak, untuk menjadi ledakan besar. Dan itulah tragedi.

Merujuk teori 9 tahap menuju ledakan Jonathan Turner, sekarang sudah masuk tahap ke-8. Tinggal satu tahap lagi. Dan dorongan menuju tahap ke-9 ini adalah penundaan pemilu.

Penundaan pemilu berpotensi menciptakan gelombang politik yang cukup besar, dan akan ada pihak-pihak yang berselancar di atas gelombang itu. Dan itu bukan rakyat yang selama ini kecewa. Bukan rakyat yang selama ini marah. Rakyat hanya sebuah gelombang dan terbiasa menjadi korban. Tak lebih dari itu. Para peselancarnya adalah "para elit" yang tidak mendapatkan ruang jika pemilu digelar tahun 2024.

Jangan tunda pemilu! Stop wacana tentang penundaan Pemilu. Berhenti bicara amandemen UUD 1945, jika ingin Indonesia tidak mengalami tragedi seperti 1998.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Barisan FBI Banjarnegara Dukung Firli Bahuri Jadi Capres 2024
  9 Partai Daftar Hari Pertama, KPU Sebut 6 Parpol Layak Jadi Peserta Pemilu 2024
  Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres
  Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu
  HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi
 
ads1

  Berita Utama
Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

 

ads2

  Berita Terkini
 
Laporan Putri Candrawathi soal Dugaan Pelecehan Seksual 'Palsu', Polri: Masuk Katagori Menghalangi Penyidikan Kasus Brigadir J

Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi

Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2