Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Janji Swasembada Pangan oleh Pemerintah Belum Terealisasi
2021-11-01 17:56:57
 

Ilustrasi, Tampak tanaman padi.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan, terkait refleksi Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap 24 Oktober, pada tahun 2014 lalu Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan Indonesia akan swasembada pangan dalam kurun tiga tahun ke depan. Akan tetapi sampai dengan tahun ke tujuh pemerintahan Presiden Jokowi, janji tersebut hanyalah janji belaka.

"Sebab faktanya, hampir seluruh pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam negeri bersumber dari impor. Total nilai impor pangan semester awal tahun 2021 lebih dari 15 juta ton, bahan pokok senilai 8,37 miliar dollar AS, serta dengan Rp111,9 triliun," ungkap Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/11).

Selain itu, terkait refleksi Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap 23 September, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kekuatan maritim menjadi salah satu poros utama kampanye Presiden Jokowi beberapa waktu silam. Namun faktanya maritim nasional belum banyak mengalami perubahan berarti.

"Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang dikenakan di lingkungan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) telah mengerek tambahan pungutan kepada nelayan. Terbitnya PP ini membuat iklim usaha perikanan semakin memburuk," ujar Slamet.

Begitupun dengan terbitnya Peraturan Menteri KKP Nomor 17 tahun 2021, tambah Slamet, yang seolah semakin menindas keberadaan nelayan sebagai sebuah entitas marginal yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. "Jika KKP tidak segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dilapangan akibat terbitnya Permen KP Nomor 17 tahun 2021 ini, maka dikhawatirkan akan membuka kembali konflik antara masyarakat nelayan dengan aparat penegak hukum," imbuhnya.(dep/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Ahmad Muzani Minta Pemerintah Turun Tangan Kendalikan Harga Minyak Goreng
  Harga Pangan Meroket, Komisi IV DPR Tekankan Pemerintah Segera Lakukan Intervensi
  Harga Sejumlah Bahan Pokok Harus Diturunkan
  Legislator Harap Peran Bulog Diperkuat Sebagai 'Buffer Stock' Pangan
  Janji Swasembada Pangan oleh Pemerintah Belum Terealisasi
 
ads1

  Berita Utama
Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil

KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Baleg Terima Audiensi Buruh Terkait UU Cipta Kerja

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Harus Lewat Keputusan Politik dan Revisi UUD

Wakil Ketua MPR sayangkan pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2