JAKARTA, Berita HUKUM – Persoalan berlarut-larutnya proses penyelidikan dan penindakan pada kasus Simulator SIM yang melibatkan oknum petinggi Polri, termasuk kembali bersitegangnya Polri dan KPK hingga memicu berbagai demonstrasi, telah disikapi bersama oleh kedua lembaga negara tersebut. Siang tadi dalam konfrensi pers Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP mengatakan, “Sudah tidak ada persoalan antara Polri dan KPK mengenai pelimpahan kasus simulator SIM.” Senin (22/10).

Sebelumnya Johan Budi membantah adanya deadlock dalam pembahasan teknis pelimpahan berkas. Dijelaskannya pada pelimpahan tersebut memang tidak semudah yang dipikirkan untuk menemukan kata sepakat, sebab KPK tetap menggunakan ketentuan pasal 50 ayat 3 dan 4 undang undang KPK sementara Polri memakai ketentuan pasal pasal 109 KUHAP.

Isi pasal 50 ayat 3 dan 4 UU 20 Tahun 2002 tentang KPK yakni, Ayat 3: "Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," Ayat 4: "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan." Lanjutnya lagi, "Kalau KPK berdasarkan Pasal 50 ayat 3 dan 4, ketika KPK melakukan penyelidikan maka penegak hukum yang lain akan berhenti melanjutkan kasus" kata Johan (bhc/mdb).