JAKARTA, Berita HUKUM - Sesaat setelah dilantik, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung mengumpulkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan para asistennya.

Rapat yang dilakukan di Ruang Rapim tersebut bertujuan mengkoordinasikan visi dan misi yang dimiliki Jokowi dengan program-program yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Jokowi sendiri akan langsung menjalankan program-programmnya dan tidak mengenal istilah pencapaian 100 hari kerja.

"Kita sudah rapat 15 menit sebagai pembuka kegiatan kita untuk besok dan selanjutnya. Tidak ada 100 hari kerja. Pokoknya kerja, yang bisa cepat diselesaikan ya diselesaikan," ujar Jokowi, kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Senin (15/10), sebagaimana yang dilansir Beritajakarta.com

Dikatakan Jokowi, istilah pencapaian 100 hari kerja bukanlah budayanya. Pada hari kedua menjabat, dirinya akan berkeliling kampung kumuh untuk mengatahui permasalahan yang ada. Sehingga ia dan jajarannya bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk penyelesaiannya. "Beberapa tempat besok akan kita lihat dan akan diputuskan di lapangan. Dirangkum dan kita akan bekerja cepat," tegasnya.

Terlebih, lanjut Jokowi, APBD 2012 tinggal hitungan bulan lagi akan berakhir. Sehingga harus ada penyesuaian anggaran yang dibutuhkan dengan program yang dijalankan. "Kami lihat dulu sisa APBD 2012, mana yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan," katanya.

Sementara untuk APBD 2013 yang sudah masuk ke DPRD DKI Jakarta juga akan ditarik kembali untuk disinkronkan dengan program kerja sesuai visi misinya. "Yang sudah masuk ke dewan perlu ditarik dan diadakan revisi sehinga sesuai dengan visi dan misi kita," katanya.

Pihaknya juga mempersiapkan diri menghadapi bencana banjir. Terlebih musim hujan sudah ada di depan mata. Menurutnya masalah banjir tidak bisa diatasi dalam waktu satu atau dua hari. Pihaknya harus menjalin sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. "Tidak bisa semudah membalik tangan langsung berubah semua, kita juga ada tahapnya. Harapan warga harus dijawab dengan kerja keras. Kami siap untuk itu," katanya.

Jokowi yakin bekerjasama dengan para SKPD, ia dan Basuki dapat menyelesaikan masalah-masalah Jakarta dengan baik. Bahkan dirinya tak khawatir dengan penilaian sejumlah pihak yang menyatakan kesulitannya membina konsolidasi ke dalam birokrasi Pemprov DKI.

Sementara itu, Jokowi juga tidak meragukan SDM yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Karenanya, agar lebih profesional lagi, peningkatan kualitas SDM wajib dilakukan.

"Sejauh ini tidak ada masalah dengan sistem birokrasi kita. Sebab seluruh SDM kita sudah cukup profesional dan pintar-pintar di bidangnya masing-masing," kata Jokowi.

Mengenai keberadaannya yang baru saja dilantik, menurutnya hal itu tidak akan menjadi masalah dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab sistem sudah berjalan dan ia tinggal menjalankannya saja. Kalaupun belum kenal secara keseluruhannya dengan para pejabat yang ada, nantinya pasti akan dikenal semua, melalui berbagai rapat-rapat rutin.

Yang pasti, kata Jokowi, secara umum ia melihat bahwa seluruh SDM yang dimiliki Pemprov DKI ini cukup profesional dan tidak perlu diragukan lagi. Kualitasnya ke depan akan ditingkatkan atau di upgrade agar lebih profesional. Setidaknya setiap pejabat harus mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

“Kita baca dulu situasi di lapangan, apa yang jadi kendala harus bisa dijawab dan diselesaikan. Kalau tidak, masyarakat bisa marah. Tentu untuk penanganan setiap persoalan harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa dikerjakan dalam waktu satu, dua atau tiga bulan. Dengan kata lain menyelesaikan persoalan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Namun yang pasti kita akan terus bekerja, membangun Jakarta,” tandasnya.

Jokowi juga menyebut, dalam penanganan masalah, setiap tahun harus ada progres. Seperti mengenai banjir, setiap tahun harus ada perubahannya sehingga lambat laun banjir tidak ada lagi di Jakarta. Termasuk mengenai kemacetan lalu lintas, pasti akan ditangani secara bertahap. Ia sendiri telah memiliki konsep penanganannya dan akan disinkronkan dengan konsep yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI Jakarta.(bhc/bjt/rat)