JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah organisasi profesi advokat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Pembentukan dewan kehormatan bersama ini guna peningkatan kualitas profesi advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan dewan kehormatan bersama berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas Kode Etik Advokat Indonesia.

"Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap kita menegakan kode etik bersama. Tujuannya agar para advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Juniver Girsang di Jakarta, Selasa (19/12).

Juniver menegaskan, dengan adanya Dewan Kehormatan Bersama maka ke depan tidak ada lagi advokat yang sikapnya seperti kutu loncat. Sehingga ke depan tidak ada lagi advokat yang melakukan dan tidak menghormati profesinya sebagai advokat. Penghormatan profesi merupakan sangat penting bagi advokat. Oleh karenanya ketika Dewan Kehormatan Bersama sudah memberikan sanksi karena melakukan pelanggaran maka advokat tersebut tidak bisa pindah ke organisasi lain.

"Dan jika hukumannya pencabutan sebagai dicabut maka selesailah dan habis advokat itu," kata Juniver.

Junivert menuturkan, agar berlaku efektif maka ketika ada sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Bersama maka seluruh organisasi advokat juga harus menghormatinya. Selain itu atas sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Bersama maka pengadilan sebagai tempat beracara para advokat juga harus bisa menerima dan menghormatinya. Sehingga ke depan tidak ada lagi profesi advokat yang memalukan dan merugikan masyarakat.

"Inilah tujuan dari terbentuknya dewan kehormatan bersama," ujarnya.

Terkait baru sekarang Dewan Kehormatan Bersama dibentuk, dengan diplomasi Junivert mengatakan, karena saat ini sudah banyak oknum advokat yang telah memalukan profesinya advokat. Apalagi masyarakat juga sudah banyak yang mengadukan atau komplain kepada organisasi atas perbuatan oknum advokat tersebut. Oleh karena itu sejumlah organisasi advokat harus bersikap dan berjuang untuk menegakan kode etik advokat.

"Organisasi profesi ini harus terhormat sesuai yang sudah kita ikrarkan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Luhut MP Pangaribuan menegaskan, adanya Dewan Kehormatan Bersama juga disampaikan atau dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA). Laporan ke MA dilakukan agar sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Bersama juga bisa
berlaku di pengadilan dan instansi yang lain. Apalagi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan.

"Kita harus sepakat bahwa kode etik itu harus satu karena disitulah keluhuran dari martabat advokat," tegas Luhut.(bh/db)