JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman menegaskan netralitas TNI merupakan satu hal yang harus dilaksanakan dalam tugas membantu kepolisian mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Apabila ada di antara perorangan atau keluarga yang melakukan pelanggaran, dengan tegas saya akan menindak," kata KASAD saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Darat, di Mabesad, Jakarta, Rabu(15/1).

Melalui Rapim, KASAD berharap kebijakan TNI AD dapat dijabarkan lebih lanjut secara tersebar di kotama-kotama sehingga berbagai kebijakan pimpinnan, termasuk program kerja anggaran dapat mewujudkan sasaran yang diharapkan.

Selain itu, KASAD mengatakan pihaknya sangat konsisten melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi yang berbasis peningkatan kinerja. Salah satunya pemutakhiran doktrin dan buku petunjuk dan pembenahan piranti lunak agar lebih efektif dan efisien. Termasuk peningkatan profesional prajurit dan PNS.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan transpormasi TNI AD agar semakin profesional dan mampu menjawab tuntutan dan perkembangan zaman. "Materi strategi transformasi bidang pertempuran dan teritorial, termasuk materi paparan pangdam terkait transformasi TNI AD di wilayah Kodam," katanya.

Rapim untuk mengevalusi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan 2013 dan memberikan petunjuk-petunjuk atau menyamakan persepsi kepada para pimpinan TNI AD. Hal ini Agar arah kebijakan dari pejabat AD, dari Mabes TNI AD, Kostrad, Kodiklat, Pangdam, Korem, Kodim, sampai batalyon dan prajurit memiliki kesamaan tindak dalam plaksanaan tugas pada 2014.(ipb/bhc/rby)