JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (KOMPAK) melakukan aksi di 4 Kementerian. Mereka kecewa dengan pemilihan sejumlah Menteri kabinet Kerja yang terindikasi merah atau korupsi.

Kompak yang merupakan relawan Jokowi-JK ini meminta agar 4 menteri yaitu Menteri BUMN, Rini Sumarno. Menteri ESDM, Sudirman Said. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan. Menteri Pariwisata, Arif Yahya legowo mundur dari jabatannya.

Koordiantor Presedium Kompak, Haris Pertama menilai ke empat menteri tersebut cacat secara hukum. Terutama Rini Sumarno dan Arif Yahya. Kata Haris, dibalik wajahnya yang lugu Rini adalah sosok yang rakus dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Ini sangat membahaykan BUMN-BUMN kita. Jangan sampai Rini menjual aset negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya, sebaiknya Rini mundur atau Jokowi mengganti dengan figur yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” kata Haris dalam rilisnya yang diterima BeritaHUKUM, Kamis (6/11).

Haris menyebutkan, Rini akan tersandera oleh sejumlah kasus korupsi yang melibatkan namanya. Diantaranya adalah kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam penyelidikan KPK.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi.

“Penunjukan Rini oleh Presiden Jokowi dinilai terlalu dipaksakan, meski dikabarkan Rini adalah salah satu dari delapan calon menteri yang mendapat ‘rapor merah’, namun Rini Soemarno tetap ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN)”.

Peran Rini di kasus BLBI, terlihat dari surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SKL atau release and discharge adalah sebuah pemberian jaminan tidak menindak hukum debitor melalui instruksi Presiden. Saat kasus ini muncul, Rini menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Rini ditengarai memiliki peran sentral. Indonesia membeli 4 unit pesawat Sukhoi dan 2 unit Helicopter Mi-35 dari Rusia dengan cara imbal beli, dengan hasil penjualan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki harga jual baik.

Dalam pembelian tersebut, Rini berdasarkan instruksi Megawati, memerintahkan Kepala Badan Urusan Logistik Widjanarko Puspoyo untuk melakukan pembelian tersebut tanpa melibatkan Komisi I DPR RI. Bulog yang seharusnya menjaga stabilitas harga pangan malah melakukan transaksi senilai US$ 193 juta di luar tugasnya.

Sementara, Haris juga menyebutkan beberapa kasus korupsi yang menjerat nama Arif Yahya. Menurutnya, Ini adalah pengangkatan Menteri paling aneh dan terkesan dipaksakan, berlatar belakang pekerjaan yang lama di dunia telekomunikasi, Arief Yahya malah diangkat menjadi Menteri Pariwisata. Suap berapa Miliar untuk jadi menteri. Padahal, sebentar lagi dia akan jadi tersangka oleh KPK.

Tidak hanya itu, Arief Yahya juga diduga adalah ATM Kejaksaan Agung. Namanya kerap dipanggil, tapi Arief adalah orang sakti yang tidak bisa disentuh. Ada beberapa dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Arief. Pertama Kasus Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dia juga terkenal sebagai BOS PEMERAS, suka menjadikan anak perusahaan PT.Telkom menjadi sapi perahan. Tidak hanya itu, Arief pernah digosipkan melakukan selingkuh dan pelecehan seskual.

“Korupsi pada proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Rp. 78 milyar oleh Dirut PT Telkom Arif Yahya bersama PT. Geosys Alexindo, milik Arif Yahya bersama – sama Budi Suryono dan Adiseno,” kata Haris.

Atas dasar itu Haris mendesak agar KPK memeriksa menteri-menteri yang terindikasi korupsi. “Jokowi juga harus memecat 4 menteri tersebut,” tandasnya.(bhc/irb)