JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 29 orang menteri dari 34 anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam rilis yang diterima InfoPublik, Jum’at (9/1) mengungkapkan seluruh data kini sebagai tengah dilakukan proses inventarisasi dan konfirmasi dengan sumber yang diberikan pelapor. “Karena belum semua jadi KPK sangat mengimbau kepada Menteri anggota Kabinet Kerja untuk segera melengkapi dan menyerahkan data LHKPN-nya, karena ini bukan hanya anjuran tapi kewajiban sesuai amanat undang-undang,” kata Johan Budi.
Johan menuturkan untuk Kabinet Kerja yang sudah lapor ada 29 menteri dan dua orang wakil menteri, kemudian ada yang setingkat menteri ada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Sedangkan untuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono baru ada 28 menteri dari 34 menteri yang melaporkan LHKPN, rinciannya i 28 orang menteri dan 14 orang wakil menteri.
Berikut ini daftar Menteri dan Wakil Menteri anggota Kabinet Kerja yang sudah mengirimkan LHKPN ke KPK yakni :
1. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian pada 5 November.
2. Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Kesehatan pada 5 November.
3. Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 November.
4. Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan/Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara pada 7 November.
5. A.A. Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasidan UKM pada 10 November.
6. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri pada 10 November.
7. Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 11 November.
8. Arief Yahya, Menteri Pariwisata pada 12 November.
9. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Keuangan pada 13 November.
10. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga pada 13 November.
11. Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang pada 14 November.
12. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara pada 17 November.
13 Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 17 November.
14. Dwi Suryo Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 18 November.
15. Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan pada 24 November.
16. Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 26 November.
17. Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 27 November.
18. Anies Rasyid Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan pada 28 November.
19. Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan pada 1 Desember.
20. Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri pada 1 Desember.
21. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikananan pada 3 Desember.
22. Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 4 Desember.
23. Retno Lestari Priansari, Menteri Luar Negeri pada 4 Desember.
24. Rini Mariani Soemarsono, Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 4 Desember.
25. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama pada 8 Desember.
26. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM pada 10 Desember.
27. Saleh Husin, Menteri Perindustrian pada 17 Desember.
28. Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan pada 22 Desember.(Untung/infopublik/bhc/sya) |
