JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) bukanlah data pemilih final. Oleh karena itu, Hadar meminta masyarakat maklum jika di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan.

"Ini namanya DPS jadi belum permanen. Di situ tujuannya untuk kami koreksi kalau salah," kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Senin 15 Juli 2013.

Hadar meminta masyarakat untuk turut aktif dalam proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2014 tersebut. Dia juga mempersilakan semua pihak untuk mengkritisi kinerja KPU. "Masyarakat berhak untuk mengkritik," ujarnya.

Hadar melanjutkan DPS akan ditempel di desa/ kelurahan, RT/ RW seluruh Indonesia. Selain itu, panitia juga akan memegang data dalam bentuk soft copy. Untuk kelurahan yang tidak memasang DPS, KPU akan mengingatkan dan mendesak mereka segera memajangnya.

"Karena nanti masyarakat datang untuk mengecek. Masyarakat ke sana nanti kecewa kalau tidak dipasang," tuturnya, seperti yang dikutip dari viva.co.id, pada Senin (15/7).

Untuk diketahui, KPU bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengumumkan DPS di desa/ kelurahan, RT/RW sejak Kamis 11 Juli 2013 yang lalu. Rencananya, pengumuman itu berlangsung sampai Rabu 24 Juli 2013 mendatang.

Selama masa itu, masyarakat dapat melakukan proses tanggapan, aduan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan soal daftar pemilih, seperti tidak terdaftar sampai dengan Kamis, 1 Agustus 2013. Bagi masyarakat yang memang belum terdaftar atau tercakup dalam DPS dipersilakan mengajukan ke PPS di desa/ kelurahan.(vvc/bhc/rby)