Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
KPU
KPU Harap Pencairan Dana Pemilu 2014 Tak Telat
Friday 13 Dec 2013 21:27:10
 

Logo Komisi Pemilihan Umum.(KPU).(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Kementerian Keuangan tidak terlambat mencairkan dana anggaran tahapan Pemilu 2014. Hal ini supaya pemilu sesuai tahapan dan anggaran tahapan Pemilu 2013 berakhir pekan depan.

"Kami berharap Januari awal sudah dapat dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2014. Karena banyak pekerjaan kami yang tidak bisa diberhentikan," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (13/12).

Hadar menuturkan, semua pihak baik Presiden dan Menteri Keuangan pastinya memahami kebutuhan anggaran untuk proses tahapan pemilu yang tidak bisa terlambat.

"Ya kita lihat Presiden tentu paham. Mudah-mudahan menterinya juga menurunkan seperti yang seharusnya. Kita tahu sering kali kan suka terlambat ya. Tapi untuk pemilu nggak bisa kalau terlambat," katanya, seperti dilansir liputan6.com.

Hadar mengungkapkan, KPU tidak memiliki dana cadangan yang bisa dipakai untuk menutupi biaya tahapan pemilu ini.

"Kalau untuk makan bakso saja si saya bisa, tapi kalau untuk menutupi honor para petugas, kegiatan operasioinal dan pelatihan-pelatihan, pencetakan logistik itu tidak ada yang boleh tertunda itu. Jadi ya bisa berdampak serius," pungkas Hadar.(mvi/riz/lp6/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > KPU
 
  Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur'
  Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU
  Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027
  Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
  MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2