Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Caleg
KPU Jangan Cantumkan Nama Samaran Selebritis
Thursday 16 May 2013 02:02:23
 

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Karena Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) dan Daftra Calon Legislatif Tetap (DCT) adalah dokumen negara. Maka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus untuk mencantumkan nama asli bakal calon Legislatif.

Tidak terkecuali, para Selebritis yang maju ke pentas politik. "Sebab, jika yang ditulis adalah nama samaran. KPU bisa
dianggap mengkampanyekan dan mempopulerkan Caleg," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin dalam diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Menurut Said, KPU tak berhak mempopulerkan nama bacaleg. KPU seharusnya hanya sebatas mempublikasikan bacaleg. Jika KPU memperbolehkan nama populer atau nama alias, itu berarti KPU mendukung terhadap pemalsuan identitas.

"Kalau KPU misalnya, mempublikasikan nama Nurida dengan nama Nursaida, sama halnya KPU turut serta memalsukan identitas atau mengistimewakan calon. Misalnya Eko Patrio juga dulu pernah. Soal kampanye bacaleg itu kan urusan calon, bukan KPU," ujar Said.

Meski demikian, Said tidak mengharamkan pengunaan nama alias di DCS dan DCT nanti. "Asalkan ada keputusan pengadilan atas nama tersebut," tuturnya.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > Caleg
 
  KPU Dorong Masyarakat Beri Masukan atas Daftar Calon Sementara (DCS)
  Tolak Caleg Bermasalah, KPUD DKI Jakarta Harus Transparan
  Banyak Caleg Tidak Memenuhi Berkas, Parpol Layaknya Kelompok Arisan
  PKB Pastikan Tidak Ada Caleg Ganda
  Caleg Tidak Melengkapi Berkas, Langsung Dicoret
 
ads1

  Berita Utama
UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

 

ads2

  Berita Terkini
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2