JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik, Senin (3/2), menerima kunjungan Duta Besar New Zealand David Taylor. Sebagai Negara tetangga dekat Asia Tenggara, New Zealand ingin mengetahui pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang tahapan pemungutan suaranya akan digelar 9 April 2014.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik didampingi Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim mengatakan dalam pelaksanaan Pemilu 2014, setidaknya ada tiga isu penting yang menjadi perhatian utama publik di Indonesia. Pertama; perumusan peraturan dan pelaksanaan peraturan yang dalam beberapa poin berbeda dengan aturan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Kedua; pengelolaan logistik dan keuangan. Ketiga; partisipasi pemilih pada pemungutan suara yang terus menurun.

“Kami sudah menuntaskan semua peraturan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Sekarang tinggal melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada para petugas terutama dalam hal pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara,” terang Husni.

Saat ini, kata Husni, KPU sudah memasuki tahapan ke-7 yakni pelaksanaan kampanye dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2014. Sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, peserta Pemilu sudah diperbolehkan melaksanakan kampanye sejak 11 Januari 2013 dan akan berakhir pada tanggal 5 April 2014.

“Ini kampanye terpanjang dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Tetapi ada dua jenis kampanye yang hanya diperbolehkan selama 21 hari menjelang masa tenang yakni rapat umum dan kampanye di media massa. Kami berharap waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan peserta Pemilu untuk menyakinan pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya dengan benar,” ujarnya.

Husni menjelaskan selama pelaksanaan tahapan Pemilu, suasana di tanah air sangat kondusif. Meski ada riak-riak saat pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu, tetapi semuanya menggunakan prosedur formal untuk menyampaikan aspirasinya. “Ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat meningkat. Sikap tidak puas disampaikan melalui mekanisme yang sudah tersedia dalam undang-undang,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni selain mengelola tahapan kampanye, KPU juga sedang disibukkan dengan pengadaan logistik Pemilu. “Untuk sebagian jenis logistik seperti kotak suara dan bilik suara, pengadaannya sudah tuntas dan sudah didistribusikan sampai ke tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Pengadaan logistik yang masih berlangsung adalah cetak surat suara, tinta dan formulir yang pengadaannya langsung dikelola oleh KPU RI. “Hari ini kami melakukan finalisasi validasi surat suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan materi yang akan dicetak sudah benar,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi protes dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, KPU juga telah melakukan pembenahan standar operasional prosedurs (SOP) dan menyiapkan kelengkapan administrasinya. “Administrasi hasil Pemilu 2014 akan lebih dipercaya karena ada pencirian khusus pada formulir C1 dan C1 plano dalam bentuk hologram,” ujarnya.

Untuk partisipasi, kata Hadar, KPU telah memasang target secara nasional sebesar 75 persen dari sebelumnya 71 persen. “Karena itu, kami meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pemilih. Kami harus memastikan semua pemilih mengetahui bahwa akan ada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014,” ujarnya.

Menurut Hadar, problem partisipasi pemilih yang rendah tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi fenomena di hampir semua Negara demokrasi di dunia. Untuk meningkatkan partisipasi itu penting ada pemberitaan yang baik terhadap semua proses pelaksanaan tahapan Pemilu. Selain itu partisipasi juga sangat ditentukan oleh para calon anggota DPR dan DPRD yang ditawarkan partai politik peserta Pemilu.

David Taylor didampingi Sekretaris I Kedubes New Zealand Jamma Lala sangat mendukung proses demokrasi di Indonesia. Dia berharap pelaksanaan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan jujur dan adil. “Kami sangat menghargai upaya yang dilakukan KPU untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil. Semoga tercapai,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, KPU juga menjajaki peluang-peluang beasiswa untuk pendidikan di New Zealand dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai. KPU berharap Kedubes New Zealand menjadikan lembaga penyelenggara Pemilu sebagai salah satu lembaga prioritas untuk penerima beasiswa tersebut.(gd/kpu/bhc/rby)