JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjend DPP BGD (Barisan Kader Gus Dur) Pasangharo Rajagukguk angkat bicara terkait polemik rebutan jabatan komisaris dan jabatan lainnya di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf'Amin.

Pasangharo menilai Presiden Jokowi memang tidak adil dalam memberikan reward kepada para relawan di pilpres 2019 lalu.

"Padahal untuk putri Gus Dur, Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid seharusnya menjadi menteri. Tapi, ditempatkan sebagai komisaris PT. Garuda Indonesia," kata Pasangharo melalui keterangan tertulisnya yang diterima pojoksatu.id, Senin (27/7).

Karena itu, mantan anggota TKN Jokowi-Amin itu mengatakan, wajar kalau ada politisi harus marah-marah ke Menteri Erick Thohir hanya akibat timnya tidak mendapatkan jabatan yang layak. Tapi bagi BGD, jabatan itu tidak perlu dikejar-kejar secara berlebihan.

Hanya saja menurut Pasangharo, saat ini ada ketidakadilan dimana yang berjuang sekuat tenaga, pikiran dan waktu dalam kampanye pilpres 2019 lalu malah kurang mendapat perhatian, reward, dan bahkan hanya menjadi penonton.

"Sementara yang santai-santai saja justru mendapat tempat khusus dan karpet merah oleh Istana Negara," katanya kecewa.

Padahal menurut Pasangharo, untuk mensinergikan sistem pemerintahan perlu ada penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis saat perjuangan memenangkan pilpres lalu itu, sesuai porsi masing-masing agar tujuan pemerintahan yang stabil dalam rangka negara kesejahteraan (welfare state) bisa terwujud.

Demikian pula dengan perjuangan Konsorsium Barisan Kader Gus Dur yang dipimpin oleh Yenny Wahud, terbukti telah berjuang dan kerja keras secara maksimal bersama jutaan kader Gus Dur di seluruh Indonesia yang setia dan ikhlas, sami'na watho'na, tanpa pamrih.

Ia menambahkan, meski tidak mendapat jabatan apapun, kader Gus Dur sampai hari ini tetap istiqomah dan setia mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pasangharo berharap Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kembali pengisian struktur jabatan di pemerintahan sesuai kompetensi masing-masing, baik melalui reshuffle kabinet maupun yang lainnya.

"Kami siap mendukung program pemerintah sekuat tenaga dan pikiran demi kemajuan bangsa dan negara. Jabatan adalah amanah yang seyogianya diberikan kepada mereka yang kompeten dan akuntabel sesuai kemampuan dan track record-nya," jelas Pasangharo.

Dalam negara demokrasi dan sistem pemerintahan yang modern kata Pasangharo, adalah wajar kalau mereka yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya mendapat tempat dan jabatan sesuai dengan perjuangan dan kerja kerasnya dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2019 lalu.(one/pojoksatu/bh/sya)