JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jusuf Kalla membantah tudingan aktivitasnya yang gencar mempromosikan Pulau Komodo sebagai kampanye persiapan untuk maju dalam Pilpres 2014. Masyarakat pun diminta untuk tidak mengaitkan kegiatannya ini dengan politik.

“Tidak benar itu. (Duta Komodo) ini tidak ada hubungannya untuk Pilpres 2014. Jangan sangkut pautkan dengan politik. Ini murni untuk membantu masyarakat NTT. ," jelas Kalla kepada wartawan di kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Jumat (4/11).

Kalla pun merasa heran dengan penilaian miring tersebut. Peranannya sebagai mantan Wapres, kata dia, tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktivitasnya memperkenalkan Pulau Komodo. Justru dengan mempromosikan Pulau Komodo, yang lebih terkenal adalah komodo ketimbang dirinya. "Coba Anda nilai, yang lebih terkenal itu, saya atau komodo," imbuhnya.

Ia hanya berharap posisi Pulau komodo yang saat ini berada di urutan keempat, dapat menjadi lebih baik lagi. Dengan keterlibatan dirinya dalam mempromosikan Pulau Komodo, setidaknya keberadaan pulau itu makin dikenal di seluruh dunia dan benar-benar dapat menjadi salah satu dari tujuh situs keajaiban dunia. “Mudah-mudahan bisa tercapai,” tandas Kalla.

Pada bagian lain, Kalla juga berharap kegiatan promosi Pulau Komodo ini tidak terganggu dengan masalah Papua, khususnya aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia. Menurut dia, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk bernegosiasi ulang dengan Freeport demi kesejahteraan Indonesia, khususnya rakyat Papua.

“Masalah mogok kerja karyawan Freeport itu lebih disebabkan ketidakadilan. Saya pun meminta hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan itu menjadi lebih baik. Seharusnya pemerintah dan masyakarat harus mendukung pekerja untuk terus negosiasi mencapai kesepakatan yang lebih baik dengan manajemen Freeport," jelas dia.

Terkait desakan negosiasi ulang atas kontrak karya antara Indonesia dengan PT Freeport, Kalla mengakui, hal ini terbilang masalah sensitif. Tapi bisa sangat mungkin untuk dilakukan. Pasalnya, setiap negara bisa memperbaiki posisinya demi kepentingan rakyatnya. “Soal bagi hasil dan harus ada persentase royalti. Ini sangat penting," tandasnya.(inc/biz)