Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Muhammadiyah
Kampanye Politik 2024 Mulai Menjamur, Warga Muhammadiyah Diharapkan Tidak Terkecoh
2021-12-28 12:59:59
 

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.(Foto: Istimewa)
 
SLEMAN, Berita HUKUM - Kendati pesta politik 2024 masih lama, tak jarang ditemukannya baliho hingga iklan yang mengarah ke kampanye politik 2024. Melihat fenomena ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku tak habis pikir.

"Kalau bapak ibu perhatikan, sekarang ini orang-orang sudah mulai tebar pesona. Saya terus terang saja merasa khawatir, terutama orang yang sekarang menjadi menteri dan pejabat itu kan lebih fokus pada pencalaonan dirinya di 2024 daripada dia bekerja sebagai menteri, atau bekerja sebagai gubernur, atau bekerja sebagai pejabat yang lainnya," tuturnya.

Dalam pengajian pagi PCM Sleman, Ahad (26/12) Mu'ti menyindir fenomena itu sebagai kontes kecantikan. Fenomena ini disebutkan akan lebih menjamur lagi di tahun 2022.

"Ya sudah kita itu seperti juri, kita lihat saja siapa yang tampil, kita lihat mereka itu berperilaku seperti apa dan kita nilai dengan pikiran yang jernih, tapi toh pada akhirnya kita tidak bisa memilih yang cantik-cantik itu," ucapnya.

Kepada warga Muhammadiyah, Mu'ti mengajak agar tidak ikut terlarut pada kontestasi politik apalagi melanjutkan residu lama pemilu 2019. Dirinya mengajak agar warga Persyarikatan fokus pada kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah yang inklusif dan nyata.

"Karena itu kemudian kalau kita melihat situasi poliltik itu santai-santai sajalah karena itu bagian dari permainan duniawi, lahwun, laibun, wa zinatun, itu pemainan dan itu tipu-tipu dan itu juga hiasan-hiasan saja, hiburan-hiburan buat senang-senang saja. Ga usah terlalu serius. Tapi dalam kita melakukan dakwah, membantu masyarakat, itu yang serius," pesannya.

"Sehingga yang menjadi fokus Muhammadiyah ke depan, bukan nanti hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah seperti apa, sudah, itu memang menjadi dinamika politik, tapi Muhammadiyah berpikir post Covid-19. Setelah Covid ini Muhammadiyah mau apa ketika kemiskinan meningkat, masalah sosial semkain kompeks, banyak sekali anak-anak yatim, single parent, anak yang tidak bisa bayar SPP, dan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi pada 2022, itu yang saya kira akan menjadi tantangan bagi Muhammadiyah," imbuhnya.

"Dan kalau kita mau larut ke politik menurut saya kita justru akan lebih banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak memberikan solusi konkrit bagi masalah yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu maka yang terjadi sudah bisa kita prediksi, tapi kalau Muhammadiyah istikamah dengan Khittahnya, dengan Matan Keyakinan Hidupnya, insyaallah Muhammadiyah akan tenang-tenang saja," pungkas Mu'ti.(afn/muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Meraih Kebahagiaan Hidup Lewat Bermuhammadiyah
  Tak Terima Plang Nama di Masjid Banyuwangi Dibongkar Paksa, Muhammadiyah Bakal Ambil Langkah Hukum
  Muhammadiyah Berhasil Menjadi Organisasi Resmi yang Diakui Pemerintah Amerika Serikat
  Alhamdulillah, Muhammadiyah Australia College Resmi Beroperasi untuk Pertama Kali
  Muhammadiyah Rancang Markaz Dakwah di Mesir Sebagai Pusat Internasionalisasi Islam Berkemajuan
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2