JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja Bidang Hukum dan HAM dan Politik Keamanan dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kejagung Basrief Arief, Dan Menkum HAM Amir Syamsuddin terkait pagu Anggaran 2014.

Dalam rapat yang di buka oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Amanat Nasional PAN Tjatur Sapto Edy, Selasa (4/6).

Kapolri Jenderal Timur Pradopo membacakan program kerja Polri guna membahas proses pagu anggaran 2014 keamanan, pegawai, anggaran pengamanan pemilu 2014, dan pencegahan penjagaan potensi keamanan.

Dalam rangka tugas pengamanan terhadap masyarakat Polri meminta anggaran Rp 9 triliun dengan kementerian keuangan dan Bapenas.

Sementara Kementerian Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan mempersiapkan pemberian bantuan Hukum pada masyarakat yang tidak mampu, agar memiliki akses Keadilan dan kesamaan di depan hukum.

Pagu alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM telah di susun dengan Kepala Bapenas guna memperkuat kelembagaan pelatihan, Rp 7,699,659,00 triliun.

Kemenkum HAM juga meminta penambahan anggaran tambahan sebesar Rp 1,2 triliun. Amir Syamsuddin akhrinya mengatatakan, "selanjutnya kami berharap kepada Tuhan yang Maha Esa, agar anggaran ini dapat di gunakan untuk penenetuan RAPBN 2014 mendatang," pungkas Amir Syamsudin.

Sedangkan rencana kerja dan anggaran Kejaksaan RI untuk Tahun 2014, usulan alternatif baru kepada Kepala Bapenas dan Menteri Keuangan di bacakan Kejagung. Basrief Arief "Untuk satu kegiatan dalam pagu anggaran untuk perkara Tindak Pidana Korupsi Rp 439 miliyar," ujarnya.

Juga Kejaksaan mengajukan program untuk pembangunan ruang tahanan anak dan wanita di Kejaksaan 2014 Rp 129 miliyar, inisiatif pagu anggaran Kejaksaan Rp 2 triliun lebih.(bhc/put)