JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta untuk tidak menciptakan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, karena pengguna kebijakan itu adalah rakyat. "Pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan, harus berdasarkan keinginan, harapan, dan pendapat rakyat," ujar Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV, disela-sela rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi bidang perikanan, digedung DPR, Kamis (25/2).

Menurut Herman Khaeron Anggota DPR RI fraksi partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat VII, kalau pemerintah ingin mengembangkan perikanan tangkap yang berbasis lingkungan, maka yang harus dibatasi adalah sisi kelestariannya, bukan dari sisi usahanya.

"Masih banyak cara dan manajemen lain yang dapat diterapkan. Misalkan dengan cara close and open access, close session, atau dengan cara lainnya, atau bisa juga dengan cara pembatasan zona tertentu dengan alat tangkap tertentu pula," sambungnya.

Oleh karena itu Komisi IV ingin menempatkan dengan tepat berbagai keinginan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mengejutkan masyarakat.

Apabila ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, maka Komisi IV akan memverifikasi dan menindaklanjutinya dengan memanggil Menteri atau Instansi yang terkait.(dep/dpr/bh/sya)