Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pol-Tracking Institute
Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
Thursday 19 Dec 2013 17:13:52
 

Grafik hasil survei nasional Center for Democracy and Leadership Research terhadap 'Membaca Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014.'(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pol-Tracking Institute mengeluarkan hasil survei nasional bertajuk “Membaca Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014”. Seluruh kegiatan riset survei dilakukan pada 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013 secara serempak di 33 provisi di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 2010 responden. Berdasarkan jumlah ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2,19% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling, sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner

Ada beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional ini. Pertama, sebanyak 79% atau hampir 80% pemilih di Indonesia menyatakan “berminat” untuk berpartisipasi (memberikan suara) dalam pemilu legislatif 2014. Artinya, ada 21% pemilih yang berpotensi tidak menggunakan hak suaranya (golput), itu belum termasuk golput teknis karena tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kedua, berdasarkan survei ini, PDIP (18,5%) dan Golkar (16,9%) mempunyai tingkat keterpilihan (elektabilitas) cenderung stabil dua digit. Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS adalah partai yang paling tidak stabil jika memperhatikan hasil pemilu 2009. PD menurun drastis dari 20,85% pada Pemilu 2009 menjadi 8,8%, dan PKS dari 7,88% di Pemilu 2009 menjadi 2,9%.

Ketiga, berdasarkan survei ini, perilaku memilih publik cenderung ditentukan oleh figur atau tokoh kandidat. Publik lebih memilih (mencoblos) caleg (69%) dibandingkan partai politik peserta pemilu (12%). Artinya, kandidat capres maupun caleg berperan penting sebagai street level politicians yang menampilkan perwajahan partainya.

Keempat, latar belakang caleg sebagai figur baru dan muda (68,4%) paling disukai oleh pemilih, disusul caleg berlatar belakang politis/pengurus partai (64,8%), purnawirawan (61,8%), atau pejabat/birokrat (61,9%). Sementara caleg dengan latar belakang artis/selebritis paling sedikit diminati pemilih (18,7%).

Kelima, dalam motif pilihan terhadap partai, program partai (34,2%) merupakan alasan tertinggi publik memilih partai, disusul alasan adanya figur tokoh yang diidolakan (17,8%). Sementara alasan karena kesesuain antara keyakinan dengan asas/ideologi partai hanya 10%. Di sisi lain, korupsi (49%) adalah faktor paling berpengaruh terhadap kegagalan partai pada pemilu, dibandingkan faktor lainnya. Sementara itu, citra partai politik (24%) dan kinerja partai (23,7%) dianggap oleh publik sebagai faktor kesuksesan partai dalam pemilu, baru kemudian tokoh partai (11,9%) menjadi variabel ketiga.

Dua aspek paling krusial yang harus dilakukan partai politik menurut pemilih adalah kepedulian partai terhadap masyarakat (46%) dan integritas partai (citra bersih) (33%). Artinya, jika dua hal ini bisa ditunjukkan melalui program-program yang peduli persoalan masyarakat dan integritas partai terjaga dalam persepsi publik, maka partai akan mendapatkan simpati publik dalam pemilu 2014 ke depan. Demikian rilis Center for Democracy and Leadership Research, Kamis (19/12).(rls/ptc/hyd/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pol-Tracking Institute
 
  Poltracking: Menangkap Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013
  Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
  UU Tentang Konvensi Parpol Perlu Dibentuk
  Hanta Yuda: 2014 Tahun Terberat Bagi Presiden SBY
  Hanta Yudha: Parpol Masih Terjebak Popularitas dan Kapital
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2