JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa status Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari. Hal ini didasari surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas kasus dugaan surat palsu pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Halmahera Barat.

“SPDP itu menyatakan bahwa tim penyidik Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan terhadap tersangka berinisial AH. Itu sudah sesuai SPDP, jika substansi perkara perkembangannya seperti apa dan bagaimana hasil penyidikannya, tentunya penyidik Polri yang lebih tahu. Intinya, kami telah menerima SPDP dari pihak kepolisian," kata Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad kepada wartawan di gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (11/10).

Pernyataan ini sekaligus menepis kesimpangsiuran atas status hukum pucuk pimpinan lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Ia pun telah memperlihatkan foto kopi dari SPDP atas nama Abdul Hafiz Anshari ini. "Ini surat (SPDP dari Bareskrim Polri) foto kopinya. Kalau perkembangan kasusnya dan peyidikannya, kejaksaan tidak tahu. Kasus ini kan masih ditangani penyidik kepolisian" tandas mantan Kajati Gorontalo tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman membantah status Ketua KPK Abdul Hafiz Anshari telah menjadi tersangka. Ia masih diperiksa sebagai saksi untuk kasus kasus pemilihan anggota legislatif DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat, Maluku Utara. Kasus ini merupakan laporan dari Abdul Sukur Mandar, terhadap terlapor ketua KPU, karena penetapan KPU tidak didasarkan pada penghitungan suara KPUD Halmahera Barat.(mic/bie)