KUPANG, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang dalam minggu ini segera mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek rehabilitasi gedung dan pembangunan delapan ruangan baru di SMK Negeri 3 Kupang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kupang (Kajari) Risma Lada Rabu (16/1) mengatakan Audit diperlukan untuk memastikan jumlah kerugian negara yang terjadi dalam proyek ini.

Risma menambahkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bukti pertanggungjawaban keuangan proyek tersebut dan dalam perhitungan penyidik kerugian negara mencapai Rp 180 juta lebih. “Kerugian negara bisa saja melebihi Rp 180 juta. Kita tunggu saja hasil audit BPKP nanti,” ujarnya.

Risma menjelaskan, dalam perkembangan penyidik terhadap proyek yang sumber dananya berasal dari Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) dan APBN senilai Rp 3,9 miliar lebih tahun anggaran 2010-2011 itu, penyidik Kejari Kupang kembali menemukan sejumlah bukti baru berupa kwitansi fiktif. Diantaranya kwitansi pembayaran jasa tukang, kwitansi pembelian solar sebanyak 1.300 liter dan penggunaan kayu yang tidak sesuai perencanaan.

“Ada penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini, karena penyidik menemukan adanya indikasi laporan pertanggungjawaban keuangan proyek tidak sesuai dengan kenyataan,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Kejari Kupang sudah menetapkan empat orang tersangka yakni mantan Kepala SMK Negeri 3 Kupang, Lusia Mandala, Ketua Komite, I Nyoman Mertayase sebagai Proyek Implementasi Unit (PIU), Andreas Ola sebagai pengelola proyek dan I Gusti Wiraputra sebagai konsultan.

Sementara itu, terkait penambahan tersangka lainnya, Risma mengatakan, kemungkinan penambahan tersangka bisa saja terjadi. Untuk itulah tim penyidik terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.(kjs/bhc/rby)