SERANG, Berita HUKUM - Terdakwa korupsi pe­ngadaan lahan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu) senilai Rp 67 miliar, M Hules, segera akan dieksekusi. Pi­hak Kejaksaaan Negeri (Kejari) Se­rang hanya tinggal menunggu tan­datangan kepala Kejari untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Pelaksanaan eksekusi M Hules, di­utarakan Kepala Seksi Pidana Khu­sus (Kasi Pidsus) Kejari Serang Tri­yono Rahyudi, Minggu (14/10). “Kami siap melakukan eksekusi se­suai perintah putusan MA. Kami ju­ga sudah terima putusan tersebut. Un­tuk eksekusi tinggal menunggu tandatangan Pak Kejari saja.

MA memutuskan, me­nerima kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan tertanggal 17 september 2012 itu, M Hules sebagai pembeli lahan divonis lebih berat dari vonis Majelis Hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banten. MA memvonisnya lima ta­hun penjara, denda Rp 500 juta sub­sidair hukuman badan selama lima bulan.

Terdakwa juga diwajibkan mem­bayar denda sebesar Rp 22,7 miliar de­ngan ketentuan, bila dalam waktu se­bulan terdakwa tak mampu me­lunasi, harta benda disita. Jika harta benda yang disita tak mencukupi untuk membayar denda, diganti dengan hukuman penjara selama dua tahun.

Diketahui, pada tingkat banding, ter­dakwa M Hules, Ari Arifin, dan Dedy Suwandi masing-masing di­ganjar dua tahun penjara. Putusan PT. Banten, tertanggal 28 Desember 2011, itu juga menyatakan bahwa ke­tiga terdakwa masing-masing wa­jib membayar denda Rp 500 ju­­ta. Majelis Hakim PT Banten meng­­hapus kewajiban ketiga terdak­wa mengembalikan keuangan negara karena ketiga terdakwa dinilai tidak memiliki kepentingan untuk meraup keuntungan dalam proyek APBD Provinsi Banten tahun 2009 dan 2010 tersebut.(sm/kjs/bhc/opn)