Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Kematian Tertinggi di Dunia, Wakil Ketua MPR: Prihatin dan Sedih Mendalam Kematian Tinggi Covid-19
2021-08-23 07:29:04
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, peningkatan kasus kematian dan kasus positif akibat Covid-19 masih tinggi sehingga Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia, bahkan dunia.

Syarief Hasan menilai, kasus kematian yang semakin tinggi sangat memprihatinkan dalam menangani Pandemi Covid-19. "Memang kinerja Pemerintah sudah terlihat penurunan angka penularan harian namun data menunjukkan angka kematian harian masih berada di atas 1.000 kasus, bahkan menjadi kematian Covid-19 tertinggi di dunia empat hari terakhir.", ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa positif harian masih 16.744 kasus dan kematian harian mencapai 1.361 kasus pada Sabtu, (21/8/2021). Angka tersebut semakin menambah total kasus positif Covid-19 akan mencapai 4 juta kasus dan total meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 125.342 orang . Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus kematian harian tertinggi di dunia dalam empat hari terakhir.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lenih tegas lagi yang adil dan proporsional. "Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan tetap humanis dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat2an dan pemutusan laju penyebaran Covid-19 di atas persoalan lainnya," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Pemerintah berhati-hati terhadap munculnya varian baru Covid-19. "Setelah baru varian Delta, kini muncul lagi varian Delta Plus yang ditetapkan oleh WHO. Pelarangan masuknya WNA yang telah dilakukan Pemerintah harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan seperti kemarin, WNA dilarang masuk namun nyatanya masih diberikan ruang untuk masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Syarief Hasan juga mendesak agar pelaksanaan PPKM Berlevel di berbagai wilayah dievaluasi. "Kita berharap bahwa kinerja Pemerintah lebih meningkat lagi kemajuannya secara signifikan di dalam penanganan Pandemi Covid-19, khususnya pemutusan laju penyebaran dan kematian akibat Covid-19. Pemerintah harus evaluasi pelaksanaan PPKM di daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif, sehingga penurunan lebih cepat lagi," ungkapnya.

Ia juga mendorong agar program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. "Lewat vaksinasi, kita berusaha membentuk herd immunity. Harapannya, penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70% sehingga terbentuk kekebalan kelompok," ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendesak Pemerintah untuk melakukan pengawasn atas penurunan harga PCR-Test. "Pemerintah memang telah menurunkan harga PCR-test, namun nyatanya belum diterapkan secara luas di daerah-daerah. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan tes Covid-19. Pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut dijalankan di tingkat terbawah," tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
  Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
  Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2