Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kementerian Sosial
Kemensos Optimis Penanganan Kemiskinan Tercapai 2014
Saturday 16 Mar 2013 14:57:19
 

Kementeriaan Sosial, Salim Segaf Al Jufri.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Sosial optimis target penanganan kemiskinan di Indonesia akan tercapai pada tahun 2014. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kemsos yang tengah berjalan, diharapkan sekitar 4,2 juta rumah tangga sangat miskin mampu terentaskan.

"Saya tetap optimis bahwa target penanganan kemiskinan akan tercapai di tahun 2014. Jangan sampai belum terjadi sudah kalah," kata Mensos Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Sabtu (16/3).

Menurut Mensos, meksipun pengentasan kemiskinan di Indonesia tercapai dengan maksimal, maka perlu dicari kelemahannya agar selama setahun ini bisa diselesaikan namun demikian harus optimis pada tahun 2014 dapat tercapai.

"Contoh di Kemsos ada program Keluarga Harapan, ada 2,4 juta RT sangat miskin ini saja kalau kita tangani bersama seperti rumahnya dan pemberdayaan mereka saya yakin sukses asal dikeroyok bersama-sama pusat dan daerah," katanya.

Mensos mengaku melalui program PKH yang sedang berjalan ini belum sepenuh dengan cepat tapi secara bertahap. Namun demikian hal tersebut bisa tercapai jika dilakukan bersama-sama intansi terkait. Misalnya PKH, tidak mampu membangun jutaan rumah untuk orang-orang miskin. Namun demikian bisa teratasi jika 40 persen dari 2,4 juta rumah tidak layak huni menjadi tanggungjawab Kementerian terkait seperti Kempera untuk membangun rumah tersebut. Kemudian, kementerian yang lain untuk pemeberdayaannya dan seterusnya.

"Saya optimis kalau itu dikeroyok bersama-sama karena kita melihat selalu melihat dengan kebersamaan itu awal dari keberhasilan," tegasnya.

Sementara itu, Mensos setuju wacana perampingan struktur organisasi Kemsos hal ini guna menghindari overlaping dengan kementerian yang lain melakukan kegiatan yang sama misalnya bantuan sosial dalam penanganan kemiskinan. "Saat ini alokasi anggaran bantuan sosial mencapai Rp 70 triliun yang ditangani oleh 19 kementerian dan Lembaga. kenapa tidak dirampingkan menjadi 5 kementerian sehingga jadi fokus untuk menyelesaikan penangan kemiskinan," ujarnya.(dry/ipb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2