JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga beras, kebijakan BBM yang naik-turun, kenaikan gas elpiji, dan rencana kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL) yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi-Kalla, benar-benar telah membuat rakyat resah dan bingung. Bahkan mayoritas rakyat menilai pemerintah sekarang ini hanya main-main. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan kepada pers di Jakarta Jum’at (10/4) siang lalu.

Ia sangat memahami apa yang sedang dirasakan rakyat hari-hari terakhir ini. “ Di saat rakyat sedang berjuang susah-payah untuk bertahan hidup, pemerintah justru seenaknya saja mengambil kebijakan pitas yang merugikan, sehingga sangat wajar terjadi gejolak di masyarakat,” tegas Politisi Gerindra ini.

Heri menegaskan, rakyat pantas kecewa dan marah. “Betapa tidak, kenaikan tersebut telah menambah beban hidup rakyat hingga mencapai 40%”, ungkap dia dengan mengatakan, belum lagi rencana kenaikan Tarif Daftar Listrik yang sudah pasti akan menambah beban rakyat di tengah-tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.

Akibat kebijakan itu, kata Heri, rakyat pantas risau karena pemerintah sepertinya sudah tidak berpihak lagi pada rakyat kecil, yang meskipun sudah bekerja lebih dari 40 jam per minggu, akan tetapi hidupnyapun makin sulit. Masyarakat menjadi ragu karena sepertinya pemerintah Jokowi-Kalla yang mengusung isu-isu besar kerakyatan sepertinya tidak mampu merealisasikan janji-janjinya yang tertuang dalam visi-misinya.

Kembali Heri mempertanyakan, inikah yang dihasilkan oleh sebuah pemerintahan yang mengusung Kabinet Kerja? Kemana Trisaksi yang digadang-gadang sebagai ruh perjuangan kerakyatan? Apakah tema besar tentang kemandirian ekonomi hanya menghasilkan rupiah yang lemah”, Inpres tentang membuka keran impor beras, atau izin impor gula hampir 1 juta ton itu?.
Kalau itu yang dimaksud sebagai konsep Trisaksi oleh pemerintah Jokowi-Kalla, maka sudah pasti rakyat tidak akan berdiam diri. Rakyat sudah pasti akan bergerak mempertahankan hak-haknya dari rezim yang hanya menghasilkan kesulitan hidup.
Pimpinan Komisi VI DPR mencatat, setidaknya ada tiga masalah mendasar pemerintahan yakni garis komando yang tidak jelas, koordinasi antar instansi yang amburadul dan kabinet kerja tanpa pikir panjang. “ Sumber utamanya adalah kepemimpinan yang lemah,” tegas dia.

Ditegaskan kemabli, kalau kabinet kerja tahunya hanya menaikkan harga, maka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kabinet Kerja itu mestinya adalah susunan orang-orang yang punya gagasan inovatif dan kreatif yang berdiri di atas pondasi idiologi Trisaksi. Kabinet Kerja dengan garis perjuangan Trisaksi itu sudah semestinya bukan kumpulan orang-orang yang mempersulit rakyat.

“Jika Kabinet Kerja hanya menghadirkan kecemasan di mana-mana, maka jangan salahkan rakyat jika pada akhirnya berpikir bahwa pemerintahan ini hanya ingin main-main. Membangun NKRI bukan lewat jalan pintas menaikkan harga-harga atau potong subsidi. Membangun NKRI butuh komitmen mewujudkan janji-janji, “ punkas dia.(Spy/dpr/bh/sya)