CIREBON, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengunjungi Kampung Nelayan, Cangkol, Kota Cirebon, Jawa Barat. Puan pun memastikan siap memberikan solusi dari sejumlah persoalan yang disampaikan nelayan. Dalam kunjungannya, Senin (4/7), Puan berkeliling permukiman Kampung Nelayan Cangkol.

Dalam kunjungan itu diketahui bahwa tak semua warga di permukiman ini yang berprofesi sebagai nelayan. Namun kampung ini dihuni warga bertaraf ekonomi menengah ke bawah.

Puan sempat mampir ke sejumlah rumah warga. Salah satunya rumah keluarga Sutarma yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak. Rumah Sutarma cukup memprihatinkan dan atapnya banyak yang rusak sehingga mengalami bocor parah apabila hujan.

"Kita akan dorong pihak pemda untuk memberi perhatian," kata Puan. Selanjutnya, Puan juga berdialog dengan para nelayan yang tinggal di lingkungan sekitar. Pada dialog yang dilakukan di bawah tenda itu, kurang lebih ada 1.500 nelayan hadir.

"Nelayan itu elemen rakyat Indonesia yang sangat penting karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Kekayaan laut Indonesia yang luar biasa harus bisa membuat nelayan sejahtera," ungkap Puan.

Politisi fraksi PDI-Perjuangan ini bilang, nelayan harus memperoleh kemudahan fasilitas serta sarana prasarana untuk menunjang pekerjaannya. Sebab, kata Puan, nelayan merupakan salah satu pahlawan bagi kemajuan bangsa karena mereka bekerja demi menyediakan asupan gizi bagi masyarakat.

"DPR RI akan terus memperjuangkan agar nelayan makin sejahtera, yang berarti penghasilan meningkat dan bebannya berkurang," ungkapnya.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Puan. Mulai dari persoalan kapal, bahan bakar solar, cold storage, hingga asuransi yang dimiliki nelayan.

Ia meminta pun nelayan menyampaikan aspirasinya. Seorang nelayan bernama Mulyadi mewakili teman-teman satu profesinya, ia menyampaikan nelayan setempat memerlukan jembatan untuk bersandar kapal (jetty).

Sebab, menurut pria yang sudah 30 tahun berprofesi sebagai nelayan tersebut, jembatan yang ada saat ini sudah amblas dan tidak layak. Kesulitan nelayan lainnya adalah ketika hendak terbatasnya stok bahan bakar kapal di SPBU dan keharusan menyertakan surat.

"Suka dipingpong bu, lalu tidak ada solarnya. Kita asuransi kecelakaan dan kematian setiap tahun Rp150 ribu/tahun, tapi bayar preminya susah. Nelayan juga butuh GPS genggam buat ngeplot arah pulang. Kita biasa pakai Garmin tapi banyak yang rusak," sebut Mulyadi.

Puan mengatakan akan berusaha mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan di Cirebon, termasuk persoalan jembatan dermaga (jetty). Ia bahkan langsung meminta Ketua Komisi V DPR yang membidangi urusan infrastruktur untuk mengawal.

"Untuk jembatan, Pemkot koordinasi dengan Pak Lasarus Ketua Komisi V. Pompa bensin di sekitar Cangkol juga harus dipastikan solarnya ada. Insya Allah masalah-masalah tadi saya coba carikan solusinya," ujar Puan.(rdn/aha/DPR/bh/sya)