JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Ridwan menentang upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginstruksikan kadernya memata-matai para khatib Jumat untuk memantau kemungkinan adanya "kampanye hitam" di dalam masjid.

Sikap PDIP yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid tersebut dinilai Kiai Cholil sebagai warisan orde lama dan orde baru untuk mengembalikan Indonesia ke era otoriter, dimana saat itu khatib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan. Ia menegaskan, bahwa kelompok yang memata-matai khatib adalah musuh Islam.

"Dan umat supaya sadar bahwa partai yang memata-matai khatib adalah musuh Islam dan musuh umat Islam," tegas Kiai Cholil melalui pesannya kepada Suara Islam Online, Jumat (30/5) kemarin.

Ia menghimbau agar umat Islam tidak memilih calon presiden dari partai yang memusuhi umat Islam. "Oleh karena itu jangan pilih capresnya. Pilihlah capres yang didukung oleh empat partai Islam," pesan Kiai Cholil.

Sebelumnya, salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari tidak menampik bahwa timnya menjalankan aksi intelijen untuk mengawasi adanya kampanye hitam dalam khotbah Jumat di masjid.

Seperti telah tersebar di jejaring sosial twitter @news_pdip, Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, pada Kamis (29/5) kemarin telah menginstruksikan anak buahnya yang Muslim untuk mendatangi shalat Jumat dan mengawasi para khatib.

Tidak hanya itu, William Yani yang seorang Kristiani ini meminta para pendukung Jokowi membawa alat perekam saat ceramah sholat Jum’at berlangsung.

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pengawasan terhadap khatib dan khutbah Jumat justru lebih berbahaya dari sekadar kampanye hitam. Pasalnya, tindakan tersebut mengesankan seakan-akan para khatib di masjid-masjid sebagai alat bagi kepentingan politik tertentu.

"Tidak tanggung-tanggung, yang mereka tuduh begitu adalah para alim ulama yang selama ini bekerja keras membina umat," kata Saleh, Jumat (30/5).

Menurutnya, ide dari kubu Jokowi-JK tersebut ingin memberikan kesan seolah-olah pasangan capres dan cawapres itu sedang dizalimi oleh khatib-khatib yang menyampaikan khutbah di masjid. Padahal, kata Saleh, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya black campaign yang dilakukan di atas mimbar-mimbar Jumat.

Para penggagas ide tersebut, kata Saleh lagi, dipastikan tidak memahami fungsi masjid secara baik. Mereka juga dinilai tidak memahami esensi dakwah Islam. Apalagi, bagi umat Muslim masjid memiliki banyak fungsi. Selain untuk ibadah, masjid juga sering digunakan untuk pemberdayaan umat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, dan juga politik.

"Masjid tidak pernah difungsikan untuk menyebarkan fitnah. Para ustadz pasti tahu kalau menyebar fitnah adalah perbuatan keji. Demi kepentingan politik sesaat, para penggagas ide tersebut dengan mudah melemparkan tuduhan yang tidak bertanggung jawab." ujar Saleh lagi.

Sedangkan, Majelis Mujahidin menilai sikap PDIP yang hendak memata-matai para khatib Jumat adalah tindakan inkonstitusional dan dapat memancing konflik horizontal yang berbau Suku Agama Antar Ras (SARA).

“PDIP telah memosisikan diri sebagai musuh Islam dan kaum Muslimin,” tegas Ketua Lanah Tanidziyah Majelis Mujahidin ustadz Irfan S. Awwas kepada redaksi Jumat.

Selain itu, dia menilai sikap demikian menunjukan ketakutan bahwa calon presiden (capres) yang disebut oleh Megawati Si Krempeng Jokowi bakal dikalahkan oleh pasangan kompetitornya, Prabowo-Hatta.

Sementara bagi para khatib, imbuh ustadz Irfan, kasak kusuk PDIP tersebut sebagai tes uji nyali, menghadapi arogansi premanisme banteng congor putih.

“Beranikah mereka berterus terang dengan kebenaran? Bagi umat Islam, jangan lagi beri kesempatan bagi PDIP untuk berkuasa, karena selama pemerintahan Megawati Indonesia dijadikan negeri premanisme, aset negara dijual dan masyarakat dimotivasi melakukan segala hal yg diharamkan agama,” pungkasnya.(si/rol/arrahmah/dbs/bhc/sya)