JAKARTA, Berita HUKUM - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein mengaku tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, yang menilai pemakaian kaos berlambang palu-arit hanya sebatas tren anak muda.

"Polisi tegas, menteri pertahanan juga tegas. Tapi Jokowi dan Luhut bilang jangan berlebihan, malah dibilang baju trendi. Justru itu awal dari kebangkitan PKI," ujar Zein, dalam diskusi publik di Sekretariat Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Rabu malam.

Dia berpendapat, peristiwa penggunaan lambang yang identik dengan komunisme itu pada negara-negara Eropa masih bisa dimaklumi karena pola pikir masyarakatnya telah maju sehingga bisa mengerti dan memahami batas-batas idealisme satu negara.

"Kalau kita masih negara berkembang dan masih ada kecurigaan paham komunis akan bangkit lagi," ujar dia.

Sebelumnya, Pandjaitan --pensiunan jenderal TNI AD dan lama berkarir di bidang intelijen dan kontra intelijen dan Kopassandha TNI AD-- berkomentar mengenai maraknya remaja yang mengenakan pakaian dengan atribut palu-arit dan beberapa temuan spanduk di sejumlah daerah yang menggunakan lambang serupa.

Pandjaitan menilai penertiban agar jangan dilakukan secara berlebihan karena masih dalam proses pendalaman dan dikhawatirkan penggunaan atribut itu hanya sebagai bagian dari budaya pop atau grup musik tertentu yang menggunakan atribut serupa.

Padahal Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, masih berlaku.

Selain itu, Zein juga menilai simposium PKI yang berlangsung beberapa waktu lalu merupakan pembiaran yang disengaja pemerintah dan berjanji akan mengadakan simposium tandingan dalam waktu dekat.

Pada kegiatan diskusi yang diselenggarakan di kantor Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri itu, Kivlan juga memaparkan adanya pergerakan komunis gaya baru yang dia anggap tengah bersiap untuk bangkit di Indonesia.

"Kalau komunis gaya lama tampilannya sudah ada di konstitusi dan kepengurusan partai. Tapi yang gaya baru partainya tidak ada tapi orang-orangnya sudah menyusup ke tingkat pemerintahan," tukas Kivlan memaparkan.(am/antaranews/bh/sya)