Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi IX
Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
Wednesday 29 Apr 2015 02:20:52
 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena aat berdialog dengan Gubernur Sumbar dan jajaran di aula gubernuran, Senin (27/4).(Foto: Istimewa)
 
PADANG, Berita HUKUM - Pimpinan rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena menjelaskan, yang jadi fokus pembahasannya dalam kunjungan kerja ke Sumatra Barat (Sumbar), terkait bidang kesehatan, BPJS dan Ketenagakerjaan.

"Pertama untuk Bidang Kesehatan. Kita memberi apresiasi pada Sumbar, karena memang anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan itu sudah di atas 10 persen. Ini luar biasa," terang Ermalena, saat berdialog dengan Gubernur Sumbar dan jajaran di aula gubernuran, Senin (27/4).

Terkait dengan BPJS, Ermalena mengatakan, dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan Tuah Sakato dan dituangkan ke dalam Perda, Sumbar telah selangkah lebih maju.

"Kita mengetahui tentang Sumbar, ada Perda tentang Jaminan Kesehatan Tuah Sakato. Ini luar biasa yang dilakukan yang memberikan jaminan kesehatan gratis pada masyarakat di Sumbar," jelasnya.

Selanjutnya, kata Ermalena , yang jadi masalah memang BPJS Tenaga Kerja, karena tenaga kerja di sektor industri juga terbatas di daerah ini. "Memang kondisi ketenagakerjaan sangat terbatas. Sehingga memang, menjadi catatan tersendiri bagi kami di DPR," jelasnya.

Bersama Ermalena, kunker yang berlangsung selama 5 hari itu juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur (F-PAN), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Abidin Fikri (F-PDIP), Alex Indra Lukman (F-PDIP), Daniel Lumban Tobing (F-PDIP), Adies Kadir (F-PG), Dewi Asmara (F-PG), Putih Sari (F-GERINDRA), Suir Syam (F-GERINDRA), Khaidir (F-GERINDRA), Siti Masrifah (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), Ansory Siregar, (F-PKS), dan Ali Mahir (F-NASDEM).(andri/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Komisi IX
 
  Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
  Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
  Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
  RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
  Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2