JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mendesak Kepala BKKBN RI untuk menyelesaikan program pendataan keluarga, serta melakukan koordinasi data dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dapat dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan pembangunan lainnya.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat RDP dengan Kepala BKKBN RI Surya Chandra di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BKKBN RI untuk segera menyusun perencanaan perekrutan tenaga PKB/PLKB dengan memperhatikan pemerataan tenaga berdasarkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah.

Komisi IX DPR RI juga meminta Kepala BKKBN RI untuk membuat inovasi program kependudukan dan keluarga berencana termasuk penggunaan alat kontrasepsi dalam mengatasi ledakan penduduk.

"Lalu, Komisi IX DPR meminta Kepala BKKBN RI untuk memanfaatkan jendela peluang (window of opportunity) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain," kata Ermalena.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk membuat program dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi permasalahan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dan, Komisi IX DPR RI menyayangkan rendahnya serapan anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2015. Untuk itu Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penyerapan anggaran APBN Tahun Anggaran 2016.

Serta meminta Kepala BKKBN RI untuk memberikan rincian realisasi jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN Tahun Anggaran 2015 per unit kerja, rincian jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN TAhun Anggaran 2016 per unit keja, dan jawaban secara tertulis atas pertanyaan anggota pada RDP hari ini, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 febuari 2016.(ria/dpr/bh/sya)