SURABAYA, Berita HUKUM - Perlambatan ekonomi yang terjadi tahun lalu berakibat pula pada tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah. Jawa Timur (Jatim) jadi salah satu daerah yang tinggi angka PHK-nya.

Komisi IX DPR RI mengunjungi Provinsi Jatim sebagai salah satu sample tingginya angka PHK di daerah, pada Kamis (28/1) lalu. Dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur (F-PAN), tim Komisi IX mendapati 7.562 kasus PHK di Jatim.

Data dari Kemenaker tersebut menjadi sorotan Komisi IX yang berkunjung ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jatim di Surabaya. Angka PHK di Jatim itu merupakan tertinggi kedua setelah Kaltim yang mencapai 10.721 kasus. Perlambatan ekonomi membuat sejumlah perusahaan menurunkan produksi hingga menghentikan produksinya sama sekali.

PHK menjadi dampak ikutan dari situasi perekonomian tersebut. Kadisnaker Jatim Sukardo mengakui, angka PHK tersebut cukup tinggi dan menjadi keprihatinan bersama.

Apalagi saat ini sedang diberlakukan MEA, menjadikan persaingan tenaga kerja kian tak terkendali. Para pekerja lokal bersaing dengan pekerja asing di Jatim yang angkanya juga cukup tinggi, mencapai 1.434.

Kabupaten Jombang menempati urutan pertama di Jatim yang angka PHK-nya tertinggi, yaitu 1.520 pekerja. Disusul Probolinggo dengan 1.493 pekerja yang terkena PHK.

Tim Komisi IX yang turut serta dalam kunjungan kerja kali ini adalah Alex Indra Lukman, Ribka Tjiptaning, Imam Suroso, Charles J. Mesang, Andi Fauziah, Robert Rouw, Sri Wulan, Siti Mufattahah, Ayub Khan, Verna Gladies, Ali Taher, Hang Ali Saputra, Ansory Siregar, Nihayatul Wafiroh, Okky Asokawati, Irgan Chairul Mahfiz, Irma Chaniago, Amelia Anggraini, dan Djoni Rolindrawan.(mh/dpr/bh/sya)