JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mendukung langkah Gubernur DKI Joko Widodo yang meminta seluruh Gedung di DKI Jakarta untuk membuat sumur resapan biopori.

"Komisi V DPR mendukung penuh kebijakan yang disampaikan oleh Jokowi ini," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi disela Raker dengan Menteri Perhubungan Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Joko Widodo, Gubernur Banten, Kepala Basarnas, Kepala BNPB, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (31/1).

Menurutnya, persoalan Banjir memang tidak dapat berdiri sendiri harus melibatkan daerah lainnya."DKI harus melakukan upaya tertentu agar dapat mengurangi dampak banjir ini dengan mewajibkan pembuatan sumur resapan bahkan kalau memungkinkan tiap rumah diwajibkan," paparnya.

Mulyadi mengatakan, terdapat beberapa isu dalam Raker kali ini yaitu bagaimana membuat planning penuntasan banjir yang baik serta kordinasi antara pusat dan daerah.

Selain itu, Lanjut Mulyadi, persoalan paska banjir menyisahkan sampah yang menumpuk dan menyumbat dranase, Sungai, Situ ataupun embung yang ada karena itu harus ada langkah cepat membersihkannya.

"Kita juga mendorong adanya normalisasi sungai, Situ ataupun embung ini serta revitalisasi embung dan sungai yang ada," katanya.

Dia menegaskan, apabila embung atau Situ tidak berfungsi harus difungsikan kembali karena itu untuk memfungsikan itu tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.(si/dpr/bhc/opn)