Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi V
Komisi V Desak Dirjen Perhubungan Udara Lengkapi Fasilitas Instrumen Landing System
Tuesday 09 Apr 2013 20:03:00
 

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mendesak Dirjen Perhubungan Udara untuk melengkapi penerbangan dengan instrumen landing system di bandara yang melayani pesawat jet. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said.

"Komisi V DPR juga mengapresiasi Dirjen Perhubungan udara dalam audit universal ICAO untuk pemenuhan standar safety penerbangan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said membacakan kesimpulan RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara dan berbagai operator maskapai nasional, Gedung Nusantara, Selasa (9/4).

Selain itu, Komisi V DPR juga meminta Dirjen Perhubungan lebih tegas dalam menerapkan UU No. 1 tahun 2009 tentang keselamatan Penerbangan. "Komisi V DPR juga menegaskan kembali perlunya koordinasi kepada pemerintah daerah terkait ketinggian bangunan, peternakan, burung dan lainnya di kawasan bandara," ujarnya.

Sementara terkait keberadaan pilot asing, lanjut Muhidin, Komisi V DPR meminta Dirjen Perhubungan udara dan maskapai nasional agar melakukan seleksi ketat terhadap pilot asing dan melibatkan asosiasi pilot dalam negeri.(si/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Komisi V
 
  Public Service Tak Kenal Untung Rugi
  Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
  Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
  Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
  Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2