Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi X
Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Gorontalo
Saturday 10 Nov 2012 13:39:22
 

Rapat pertemuan Tim Kunker dengan Wakil Gubernur Gorontalo dan jajarannya, yang berlangsung di ruang rapat Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (08/11).(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri melakukan peninjauan ke Propinsi Gorontalo untuk melihat kondisi di sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan.

Pada kesempatan itu, Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo dan jajarannya, yang berlangsung di ruang rapat Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (08/11).

Wakil Gubernur mejelaskan, Propinsi Gorontalo pada umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 %, akan tetapi pengangguran terbuka kurang lebih masih 4,72 %.

Dengan visi mempercepat pembangunan disegala bidang dan mewujudkan ekonomi kerakyatan dan berkeadilan di propinsi Gorontalo dengan 4 program unggulan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ekonomi karakyatan yang kesemuanya gratis, maka pemerintah terus menerus akan berupaya melakukan pembangunan di Gorontalo.

Sektor pariwisata dan kesenian juga akan terus dikelola dan dikembangkan untuk dijadikan daya tarik wisatawan ke Gorontalo yang dampaknya bisa menambah perekonomian masyarakat setempat. “olehnya, saya berharap kiranya program pemerintah propinsi ini mendapat support dari Anggota Komisi X DPR dalam hal ini penganggarannya, akan tetapi hal yang menjadi masukan dalam pertemuan ini agar dapat ditindaklanjuti nantinya”, terang Idris Ibrahim.

Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua Tim Kunker Syamsul Bachri menyatakan, pihaknya akan terus berupaya agar pembangunan merata diseluruh tanah air termasuk di Propinsi Gorontalo.(dpr/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Komisi X
 
  Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
  KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
  Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
  Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
  Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2