JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi XI DPR DPR mendesak Pemerintah memperbaiki APBN baik dari sisi tata kelola maupun implementasinya. "Saya melihat penyelenggaraannya tidak begitu optimal kemudian data - data dari BPS harus dikaji dan diolah kembali, baik tingkat inflasi, pengangguran dan sebagainya", jelas anggota DPR dari Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, saat Raker dengan Kementerian Keuangan Agus Martowardojo, Kepala Bapennas Armida Alisjahbana, Gubernur BI Darmin Nasution maupun jajaran BPS, dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis membahas mengenai asumsi makro RAPBN 2013, di Gedung Nusantara I, Rabu, (5/9).

Menurut Nurdin, kedepan perbaikannya harus menetapkan target dan ukuran yang jelas, kemudian daya saing. "Fokusnya bisa dilihat sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat serta sumber dayanya", paparnya.

Dia menambahkan, yang terjadi selama ini karena tata kelola yang belum beres karena itu, pemerintah harus membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan bangsa seperti prioritas sektor pertanian. "fokus satu item tanpa melupakan yang lain, misalnya DPR sudah mendesak untuk swasembada gula namun sampai sekarang fasilitas lahan belum tersedia", ujarnya.

Nurdin menilai perencanaan Musrenbang dari tingkat terkecil masih belum maksimal dan komprehensif sehingga hasilnya APBN kita hanya menjalankan rutinitas kebiasaan saja. khusus mengenai penyerapan, lanjutnya, Komisi XI DPR telah meminta penyerapan merata setiap bulan artinya jangan digenjot diakhir sehingga tidak terjadi multiflier efek kedepan. "karena itu perbaiki tata kelola anggaran dan implementasinya. jadi tercipta continous improvement", paparnya.

Sementara Arif Budimanta (F - PDIP) mengatakan, inflasi bahan makanan harus dijaga dan dimasukkan lagi didalam UU, apalagi peran Bulog sudah ditingkatkan dibanding yang lalu. "Ini harus dijaga stabilitasnya sesuai amanat Presiden pada level 1-3 persen agar tidak menggerus daya beli masyarakat", ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan defisit transaksi berjalan hingga semester I-2012, diperkirakan akan berkurang menjadi sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Perkiraan ini didasarkan pada ekspektasi bahwa kondisi perekonomian global dan harga komoditas ekspor akan membaik serta didukung oleh respon kebijakan yang ditempuh oleh BI dan pemerintah", kata Darmin

Menurut Darmin, nilai tukar rupiah itu juga sejalan dengan meredanya ketidakpastian global. Sehingga akan mendorong arus modal masuk yang lebih tinggi dan pada gilirannya meningkatkan surplus neraca modal dan finansial. "Sejalan dengan perkembangan ini, nilai tukar pada sisa tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran Rp 9.200 - Rp 9.400 per dollar AS. Bias ke atas", katanya.(dpr/bhc/rby)