Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
SETARA
Konferensi Pers SETARA, Adnan Ingin Menabok Mulut Dipo Alam
Thursday 23 May 2013 17:45:22
 

Para pembicara dalam Konferensi Pers Setara, Kamis (23/5) di Hotel Atlet Senayan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Konferensi Pers, No Awards to SBY, NATO (No Action Talk Only) SBY, yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA, berlangsung aman di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).

Nampak diantara para pembicara, yaitu Ketua Setara Institut Hendardi, Pengacara Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, Jalaluddin Rakhmat, Anisa Wahid dan Musdah Mulia. Dimana pada kesempatan tersebut, Todung mengatakan bahwa Award kepada presiden SBY dinilainya salah. "Untuk saat ini saya tidak melihat kewibawaan SBY," ujar Todung, Kamis (23/5) di ruang konferensi Pers Hotel Atlet Senayan lantai 8.

Zaman SBY ini bagi sebagian kalangan, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, dan SBY bukanlah panutan sehingga harus mendapatkan gelar. Demikian disampaikan Jalaluddin Rahmat. "Tajul dihukum dan pelakunya malah melenggang bebas, negara seakan tidak memiliki kuasa sama sekali," kata Jalaluddin.

Selain itu Anisa Wahid, menganggap SBY bukanlah seorang negarawan. "Artinya presiden SBY menerima penghargaan sebagai negarawan tapi SBY tidak demikian, sebagai seorang negarawan SBY hanya memberikan himbauan, SBY semestinya bisa melindungi kelompok minoritas, saya tidak pernah melihat SBY menjenguk korban. Jadi dimana letak kenegarawan itu. Karena itu, sebenarnya Award ini tidak hanya mencemooh SBY," papar putri dari mendiang Gus Dur ini.

Adapun tanggapan dari pengacara Senior Adnan Buyung Nasution berargumentasi bahwa pemerintah SBY ini sudah buta hati dan buta tuli. "Saya merasa tragis, sementara rakyat kita ini masih banyak menderita, penghinaan, diskriminasi, justru SBY mau diberikan Award, apa mereka buta hati, buta tuli. Dipo Alam kalau ada disini saya tabok mulutnya lancang karena memaki-maki Frans Magnis, entah kenapa SBY mempekerjakan orang seperti itu, Dipo itu dulu aktivis kenapa jadi seperti itu," ucap Adnan dengan irama emosi.

Sementara itu Arief dari change.org mengungkapkan bahwa, SBY sebelumnya sudah mendapat banyak penghargaan, ini penghargaan yang paling banyak mendapat protes. "Hanya dalam beberapa hari, telah menembus 6500 orang," kisahnya.

Protes juga datang dari seorang pendeta dari New York yang menyampaikan 2 surat mewakili ITAN New York, diantaranya membeberkan aksi kekerasan terhadap kaum minoritas pada era SBY ini. "Kami melihat dengan mata sendiri kekerasan yang terjadi," ujar sang pendeta.

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan President Indonesian Conference on Religion and Peace, Musdah Mulia yang mendapat kabar dari kawan di Amerika, bahwa organisasi yang akan memberikan Award kepada SBY itu hanya sebuah kumpulan kecil. "Mudah-mudahan mereka bukan sekedar mencari popularitas, dan lagi apa dia (SBY) punya hati nurani, apakah dia punya rasa malu. Kegiatan ini (protes) harus bersama, bergandeng tangan. Pancasila dan UUD 45 adalah harga mati," ungkap Musdah.

Tak ketinggalan artis asal Papua, Edo Kondolangit yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut menyampaikan rasa jengkelnya. "Dia (SBY) tak pantas jadi presiden, kita semua sepakat dan bagi saya SBY tak layak menjadi presiden," ujar Edo.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > SETARA
 
  Konferensi Pers SETARA, Adnan Ingin Menabok Mulut Dipo Alam
  Koalisi Masyarakat Sipil: No Awards To SBY
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2