Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
PilPres
Konflik Internal KPU Hambat Tahapan Pemilu
 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Konflik internal antara komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Sekretariat Jenderal KPU harus diselesaikan dengan cepat. Alasannya, tahapan pemilu 2014 bisa terhambat jika konflik tidak dituntaskan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, sejak awal memang terlihat para anggota KPU sering bertentangan dengan Setjen KPU. “Sekretariat KPU terkesan meremehkan kemampuan para komisioner KPU sehingga konflik terus terjadi,” kata Jeirry Sumampow di kantor KPU, Kamis (15/11).

Jeirry menegaskan, tugas Setjen KPU adalah membantu anggota untuk mewujudkan pemilu yang adil. “Tahapan verifikasi partai politik sangat memerlukan dukungan dan kinerja yang penuh dari aparat Setjen KPU. Tanpa dukungan Setjen dipastikan tahapan pemilu akan bermasalah,” ujarnya.

Jeirry menambahkan, konflik internal juga menunjukkan kegagalan anggota KPU mengatur sekretariat. “Kedepan para komisioner KPU harus mampu bertindak tegas sejak awal. Sebab jika dibiarkan dan tak ada tindakan hukum apa-apa, akan menjadi ancaman bagi pemilu,” ungkapnya.

Sementara Deputi Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, mengatakan, harus ada pemahaman bahwa komisoner KPU dan Setjen adalah satu kesatuan.

"Saat ini pihak komisioner dan Setjen jangan saling menyalahkan, karena tahapan pemilu seperti verifikasi parpol terus berjalan," kata Veri.(rm/ipb/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
  Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
  Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
  Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
  Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
ads1

  Berita Utama
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

 

ads2

  Berita Terkini
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2