Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Laut Cina Selatan
Konflik Kawasan Laut Cina Selatan Ditolak Jadi Agenda SU AIPA
Tuesday 10 Jul 2012 03:45:41
 

Ilustrasi, Peta Laut Cina Selatan (Foto: Ist)
 
JAKARTA ( BeritaHUKUM.com) - Usulan Sekjen AIPA Antonio V. Cuenco yang didukung delegasi Vietnam untuk memasukkan permasalahan di kawasan Laut China Selatan menjadi agenda pembicaraan Sidang Umum AIPA ditolak. Walaupun sempat terjadi adu argumentasi namun sebagian besar delegasi menolak usulan tersebut.

�Indonesia terus mendukung penyelesaikan masalah di Laut Selatan melakui mekanisme dan cara-cara damai. Kita dukung berbagai kemungkinan melalui mekanisme regional. Usulan delegasi Vietnam kita tampung tetapi tidak didiskusikan dalam pertemuan sekarang ini,� kata anggota delegasi DPR RI, Sidarto Danusubroto dalam Sidang Komite Eksekutif AIPA di Yogyakarta, Senin (9/7).

Delegasi Vietnam lewat juru bicaranya Tran Van Hang menyampaikan konflik antara China, Taiwan dan 4 negara anggota Asean yaitu Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam bisa memasuki zona mengkhawatirkan. �Kita patut bahas dalam pertemuan kali ini dan menjadikannya agenda pembicaraan selanjutnya,� usulnya.
Pimpinan sidang Marzuki Alie yang juga Presiden AIPA setelah meminta pendapat dari para delegasi akhirnya mengetok palu dan memutuskan usulan tersebut tidak bisa diagendakan dalam Sidang Umum di Lombok nanti.

Kepada wartawan usai pertemuan, Sidarto Danusubroto yang juga anggota Komisi I DPR R I menekankan isu konflik di kawasan Latu China Selatan adalah isu sensitif yang melibatkan beberapa negara. �You tahu siapa dibelakang Taiwan, siapa China. Kalau kita buka sekarang bisa panjang nanti,� tandasnya.

Ia melihat jalan terbaik saat ini adalah seluruh pihak terkait merancang dialog regional, goverment to goverment. Apabila segenap pihak saling menahan diri, ia berkeyakinan perebutan pulau-pulau kecil di kawasan laut China Selatan yang diduga mengandung potensi minyak dan gas melimpah itu, dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak terkait. (bhc/rat)



 
   Berita Terkait > Laut Cina Selatan
 
  ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Selesaikan Masalah Laut China Selatan
  Laut China Selatan Kian Memanas, Wakil Ketua MPR: Indonesia Harus Tetap Siap Siaga
  Laut China Selatan: Aksi China Memburu Sumber Daya 'Melanggar Hukum', Kata Menlu AS
  Seruan AS agar Melayarkan Kapal ke Laut Cina Selatan
  AS Tuntut Cina 'Menghentikan' Reklamasi di Laut Cina Selatan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2