Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Habib Rizieq
Kuasa Hukum FPI Praperadilankan Polda Metro Jaya Soal Penetapan Tersangka dan Penahanan HRS
2020-12-16 00:29:45
 

Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar (kanan) saat memberikan keterangan kepada media.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi mendaftarkan permohonan sidang proses Praperadilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan kliennya HRS oleh pihak Kepolisian, Polda Metro Jaya.

Surat permohonan Praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab itu tercatat dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tertanggal 15 Desember 2020. Adapun pihak termohon dalam gugatan praperadilan ini adalah Polda Metro Jaya.

"Tadi jam 12.30 kita daftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar, Selasa (15/12).

"Ini adalah upaya elegan dan salah satu ikhtiar kami untuk membela kepentingan hukum Habib Rizieq Shihab," cetusnya.

Aziz menyebut, ada 6 isi gugatan praperadilan atas nama Rizieq Shihab dan 5 orang tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan di Petamburan Jakarta pada 14 November 2020 lalu.

Menurut Aziz, pihaknya melihat dan menilai, penetapan tersangka, penahan, serta penangkapan terhadap Habib Rizieq Shihab tidak sesuai dengan KUHAP.

"Kita melihat, menilai banyak yang tidak sesuai dengan KUHAP, kalau ditanya apa yang tidak sesuai nanti kita ungkap di pengadilan," lugas Aziz.

Seperti diketahui, HRS resmi menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak Kepolisian,di Rutan Polda Metro Jaya sejak Sabtu (12/12). HRS dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti perintah dan menghalang-halangi petugas serta UU Karantina Kesehatan.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Habib Rizieq
 
  Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50
  MA Beri 'Diskon' 2 Tahun Masa Hukuman Penjara Habib Rizieq Shihab
  HNW Apresiasi Penolakan MA Terhadap Kasasi Jaksa, Pada Kasus HRS DI Petamburan
  HNW Apresiasi Langkah Habib Rizieq Ajukan Kasasi Ke MA
  HNW Dukung HRS Lakukan Upaya Banding di Pengadilan Tinggi
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2