Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Partai Demokrat
Kudeta Demokrat, Harga Diri SBY Dan Keluarga Dipertaruhkan
2021-03-24 09:35:55
 

 
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BANYAK KADER Demokrat kecewa. Terutama mereka yang tak lagi diakomodir di struktur kepengurusan partai. Sejumlah nama tokoh ada di dalamnya. Selain Marzuki Ali, ada Jhoni Allen Marbun dan Max Sopacua.

Mereka berontak. Ingin melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka mendongkel keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mengambil alih Demokrat. Merasa tak mampu jatuhkan SBY, mereka gandeng Moeldoko. Kepala Staf Presiden. Berharap, ini akan dapat dukungan istana. Dengan dukungan istana. KLB akan disahkan Kemenkumham.

Ibarat "tumbu ketemu tutup". Moeldoko menyambutnya dengan antusias. KLB pun diselenggarakan. Moeldoko terpilih jadi ketua umum Demokrat. Bukan kader, tapi Moeldoko orang istana.

Apapun penilaian rakyat, KLB sudah terjadi (6/3/2021). Saatnya bertarung di Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas. Apakah Kemenkumham akan melegalkan Demokrat versi KLB Moeldoko?

Kalau langsung dilegalkan, tentu akan muncul stigma negatif, kasar, dan dianggap super tega. Rakyat "sebagai pemilik suara dalam pemilu" tak akan simpati model permainan kasar seperti ini. Tapi, kalau tidak dilegalkan, maka Moeldoko akan jadi tumbal. Tumbal siapa? Setidaknya tumbal dari mereka yang memberi ijin, juga yang punya kepentingan dan ikut mendesign kudeta Demokrat.

Seandainya pun Moeldoko "dimenangkan", kemungkinan akan ada proses yang sedikit memakan waktu. Diayun dulu, agar lebih menarik. Tidak terlihat vulgar. Perlu ulur waktu untuk meredakan "keriuahan publik yang tak simpati". Boleh jadi kalah dulu di Kemenkumham. Lalu ke pengadilan, dan menang. Ini akan terkesan lebih manis. Seolah Moeldoko berjuang sendiri, tak ada intervensi siapapun.

Tak ada yang tak mungkin. Politik itu permainan. Termasuk permainan isu dan cara bagaimana mempengaruhi persepsi publik. Siapa yang memenangkan opini, dia yang akan jadi juaranya. KLB Demokrat berupaya untuk mendapat dukungan publik.

Lalu, bagaimana nasib SBY? Bagaimana pula nasib karir politik putra-putranya? Apakah SBY akan membuat partai baru? Demokrat Perjuangan, misalnya. Atau justru SBY akan membuat perhitungan-perhitungan lain? Yang pasti, tidak hanya nasib, tapi harga diri SBY dan keluarga sedang dipertaruhkan. 10 tahun menjadi presiden, lalu "dipermalukan" dengan kudeta partai yang dirintis dan dibesarkannya.

Yang pasti, ini tak mudah bagi SBY dan masa depan politik bagi kedu putranya. Yang SBY perlu ingat, politik tak selebar konstitusi dan AD/ART Partai Demokrat. Politik memiliki dinamikanya sendiri. Seringkali tak bisa dikendalikan oleh pasal-pasal di dalam konstitusi. Apalagi cuma AD/ART partai. "Konstitusi boleh dilanggar untuk keselamatan rakyat", kata Mahfud MD. Apakah Kudeta Demokrat bagian dari tafsir konstitusional Mahfud itu? Kita akan lihat nanti.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
  'Unboxing' Kargo Tim Ducati Secara Ilegal, Dede Yusuf: Malukan Negara Indonesia
  Ungkap Perintah Jokowi Soal Moeldoko, Mahfud: Meskipun Dia Teman, Tolak jangan Disahkan
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2