Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BANYAK KADER Demokrat kecewa. Terutama mereka yang tak lagi diakomodir di struktur kepengurusan partai. Sejumlah nama tokoh ada di dalamnya. Selain Marzuki Ali, ada Jhoni Allen Marbun dan Max Sopacua.

Mereka berontak. Ingin melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka mendongkel keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mengambil alih Demokrat. Merasa tak mampu jatuhkan SBY, mereka gandeng Moeldoko. Kepala Staf Presiden. Berharap, ini akan dapat dukungan istana. Dengan dukungan istana. KLB akan disahkan Kemenkumham.

Ibarat "tumbu ketemu tutup". Moeldoko menyambutnya dengan antusias. KLB pun diselenggarakan. Moeldoko terpilih jadi ketua umum Demokrat. Bukan kader, tapi Moeldoko orang istana.

Apapun penilaian rakyat, KLB sudah terjadi (6/3/2021). Saatnya bertarung di Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas. Apakah Kemenkumham akan melegalkan Demokrat versi KLB Moeldoko?

Kalau langsung dilegalkan, tentu akan muncul stigma negatif, kasar, dan dianggap super tega. Rakyat "sebagai pemilik suara dalam pemilu" tak akan simpati model permainan kasar seperti ini. Tapi, kalau tidak dilegalkan, maka Moeldoko akan jadi tumbal. Tumbal siapa? Setidaknya tumbal dari mereka yang memberi ijin, juga yang punya kepentingan dan ikut mendesign kudeta Demokrat.

Seandainya pun Moeldoko "dimenangkan", kemungkinan akan ada proses yang sedikit memakan waktu. Diayun dulu, agar lebih menarik. Tidak terlihat vulgar. Perlu ulur waktu untuk meredakan "keriuahan publik yang tak simpati". Boleh jadi kalah dulu di Kemenkumham. Lalu ke pengadilan, dan menang. Ini akan terkesan lebih manis. Seolah Moeldoko berjuang sendiri, tak ada intervensi siapapun.

Tak ada yang tak mungkin. Politik itu permainan. Termasuk permainan isu dan cara bagaimana mempengaruhi persepsi publik. Siapa yang memenangkan opini, dia yang akan jadi juaranya. KLB Demokrat berupaya untuk mendapat dukungan publik.

Lalu, bagaimana nasib SBY? Bagaimana pula nasib karir politik putra-putranya? Apakah SBY akan membuat partai baru? Demokrat Perjuangan, misalnya. Atau justru SBY akan membuat perhitungan-perhitungan lain? Yang pasti, tidak hanya nasib, tapi harga diri SBY dan keluarga sedang dipertaruhkan. 10 tahun menjadi presiden, lalu "dipermalukan" dengan kudeta partai yang dirintis dan dibesarkannya.

Yang pasti, ini tak mudah bagi SBY dan masa depan politik bagi kedu putranya. Yang SBY perlu ingat, politik tak selebar konstitusi dan AD/ART Partai Demokrat. Politik memiliki dinamikanya sendiri. Seringkali tak bisa dikendalikan oleh pasal-pasal di dalam konstitusi. Apalagi cuma AD/ART partai. "Konstitusi boleh dilanggar untuk keselamatan rakyat", kata Mahfud MD. Apakah Kudeta Demokrat bagian dari tafsir konstitusional Mahfud itu? Kita akan lihat nanti.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)